Kompas.com - 03/02/2021, 13:11 WIB
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menggelar rapat koordinasi internal bersama Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno  membahas terkait pemulihan pariwisata secara virtual, Kamis (7/1/2021). Dokumentasi Humas Kemenko MarvesMenteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menggelar rapat koordinasi internal bersama Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno membahas terkait pemulihan pariwisata secara virtual, Kamis (7/1/2021).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan segera mengumpulkan ahli Epidemiologi untuk memberi masukan terkait penanganan Covid-19 di Indonesia.

Upaya tersebut dilakukan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo Sabtu (29/1/2021) pekan lalu, yang meminta agar sebanyak-banyaknya melibatkan epidemiolog untuk mendesain kebijakan yang komprehensif terkait penanganan pandemi Covid-19.

"Akan segera dikumpulkan, untuk menampung lebih banyak lagi masukan dari epidemiolog untuk efektifitas PPKM, dan desain kebijakan yang lebih komprehensif," ujar Juru Bicara Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi kepada Kompas.com, Rabu (3/2/2021).

Baca juga: Saat Jokowi Minta Luhut, Menag, Kapolri, hingga Panglima TNI Tegas soal Implementasi PPKM

Pengumpulan para ahli epidemiologi ini, terang Jodi, akan segera dilakukan untuk menentukan kebijakan guna menekan penyebaran kasus Covid-19 dan menghindari adanya mutasi virus corona yang dapat mengurangi efektivitas vaksin.

"Penyebaran kasus perlu ditekan untuk menghindari adanya mutasi virus berbahaya yang dapat mengurangi efektivitas vaksin seperti kasus yang terjadi di Afrika Selatan," papar Jodi.

Selain itu, Jodi menjelaskan, Luhut juga sudah berkoordinasi dengan Kapolri, Panglima TNI, serta Gubernur dan Bupati dari 13 provinsi yang memiliki angka penularan Covid-19 tinggi.

"(koordinasi) untuk dilakukan penegakan aturan PPKM dalam bentuk operasi yustisi dan simpatik, terutama pada aspek kewajiban 75 persen WFH (work from home), 25 persen kapasitas maksimal restoran dan tempat-tempat kerumunan massa seperti pasar dan mal," tutur Jodi.

Jodi menyebut evaluasi atas penegakan aturan akan dilakukan dua minggu ke depan untuk melihat perkembangan kasus penyebaran virus corona.

"Jika perkembangan kasus masih belum turun atau melandai, perlu ada opsi-opsi pengetatan lebih lanjut untuk menekan laju penambahan kasus," turunya.

Adapun sebelumnya Presiden Jokowi meminta Menkominves, Menag, TNI dan Polri untuk bersikap tegas dalam mengimplementasikan perlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Baca juga: Luhut Sebut 22 Persen Penduduk RI Tidak Percaya Adanya Covid-19

Menurut Jokowi impelementasi kebijakan yang berjalan saat ini tidak efektif untuk menekan laju penularan virus corona.

"Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa," kata Jokowi, dikutip dari siaran pers setneg.go.id, Senin (1/2/2021).

Untuk diketahui pada Selasa (2/2/2021), penambahan pasien terinfeksi Covid-19 sebanyak 10.379 orang. Penambahan pasien itu menyebabkan kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 1.099.687.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X