Salin Artikel

Luhut Akan Kumpulkan Epidemiolog Rancang Kebijakan Penanganan Covid-19

Upaya tersebut dilakukan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo Sabtu (29/1/2021) pekan lalu, yang meminta agar sebanyak-banyaknya melibatkan epidemiolog untuk mendesain kebijakan yang komprehensif terkait penanganan pandemi Covid-19.

"Akan segera dikumpulkan, untuk menampung lebih banyak lagi masukan dari epidemiolog untuk efektifitas PPKM, dan desain kebijakan yang lebih komprehensif," ujar Juru Bicara Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi kepada Kompas.com, Rabu (3/2/2021).

Pengumpulan para ahli epidemiologi ini, terang Jodi, akan segera dilakukan untuk menentukan kebijakan guna menekan penyebaran kasus Covid-19 dan menghindari adanya mutasi virus corona yang dapat mengurangi efektivitas vaksin.

"Penyebaran kasus perlu ditekan untuk menghindari adanya mutasi virus berbahaya yang dapat mengurangi efektivitas vaksin seperti kasus yang terjadi di Afrika Selatan," papar Jodi.

Selain itu, Jodi menjelaskan, Luhut juga sudah berkoordinasi dengan Kapolri, Panglima TNI, serta Gubernur dan Bupati dari 13 provinsi yang memiliki angka penularan Covid-19 tinggi.

"(koordinasi) untuk dilakukan penegakan aturan PPKM dalam bentuk operasi yustisi dan simpatik, terutama pada aspek kewajiban 75 persen WFH (work from home), 25 persen kapasitas maksimal restoran dan tempat-tempat kerumunan massa seperti pasar dan mal," tutur Jodi.

Jodi menyebut evaluasi atas penegakan aturan akan dilakukan dua minggu ke depan untuk melihat perkembangan kasus penyebaran virus corona.

"Jika perkembangan kasus masih belum turun atau melandai, perlu ada opsi-opsi pengetatan lebih lanjut untuk menekan laju penambahan kasus," turunya.

Adapun sebelumnya Presiden Jokowi meminta Menkominves, Menag, TNI dan Polri untuk bersikap tegas dalam mengimplementasikan perlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Menurut Jokowi impelementasi kebijakan yang berjalan saat ini tidak efektif untuk menekan laju penularan virus corona.

"Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa," kata Jokowi, dikutip dari siaran pers setneg.go.id, Senin (1/2/2021).

Untuk diketahui pada Selasa (2/2/2021), penambahan pasien terinfeksi Covid-19 sebanyak 10.379 orang. Penambahan pasien itu menyebabkan kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 1.099.687.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/03/13110441/luhut-akan-kumpulkan-epidemiolog-rancang-kebijakan-penanganan-covid-19

Terkini Lainnya

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke