Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Targetkan Penggunaan Energi Baru Terbarukan hingga 23 Persen pada 2025

Kompas.com - 01/02/2021, 16:17 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah telah menargetkan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada tahun 2025.

Jumlah tersebut harus terus ditingkatkan hingga 31 persen pada tahun 2050.

"Pemerintah menargetkan bauran energi terbarukan pada tahun 2025 sebesar 23 persen dan terus ditingkatkan sampai 31 persen tahun 2050," kata Ma'ruf saat memberi sambutan dalam acara Dies Natalis ke-5 dan Lustrum ke-1 Universitas Pertamina Tahun 2021 secara daring, Senin (1/2/2021).

Menurut data Dewan Energi Nasional (DEN), kata Ma'ruf, bauran energi primer nasional tahun 2019 sebesar 37,15 persen dari batu bara, 33,58 persen dari minyak bumi, 20,13 persen dari gas bumi, dan 9,15 persen dari EBT.

Ma'ruf mencontohkan, saat ini sumber energi utama yang digunakan untuk memasak oleh sebagian besar rumah tangga di Indonesia, yakni elpiji, lebih dari 70 persennya diimpor.

Baca juga: Wapres Minta RI Kurangi Ketergantungan terhadap Energi Fosil

Namun, kata dia, saat ini target tersebut masih jauh karena pemanfaatan energi baru terbarukan masih berada di kisaran 9,15 persen.

Dengan demikian, Indonesia pun perlu belajar dari beberapa negara yang telah sukses dalam pemanfaatan EBT.

Contohnya adalah negara Jerman, yang bauran energi primer dari EBT-nya telah mencapai 85 persen dari energi nasionalnya.

Sebagian besar EBT di Jerman, kata dia, merupakan energi dari tenaga surya, angin, sampah biomassa, dan hidroelektrik.

Hal tersebut tidak lepas dari riset, inovasi, dan investasi dari pemerintahnya yang menyatakan bahwa tahun 2050 semua energi berasal dari energi hijau dan bersih.

"Sebenarnya potensi EBT di Indonesia cukup besar, terutama dari energi surya, angin, dan hidroelektrik. Posisi Indonesia yang berada di garis khatulistiwa, tentu memiliki potensi energi surya berlimpah, namun belum dikelola secara maksimal," kata dia.

Hal tersebut, kata dia, terlihat dari penggunaan energi surya, energi angin, dan hidroelektrik yang belum banyak dimanfaatkan sektor industri atau perumahan.

Baca juga: Wapres: Kebijakan Subsidi Energi Harus Diperbaiki agar Tercipta Keadilan

Oleh karena itu, selain investasi dirinya juga ingin menekankan pentingnya riset dan inovasi untuk industri energi Indonesia.

"Target bauran energi dengan energi terbarukan pada tahun 2025 tidak akan tercapai jika riset dan inovasi tidak turut serta ditingkatkan," ucap dia.

Lebih jauh, Ma'ruf mengatakan, pemanfaatan energi baru terbarukan menjadi salah satu program prioritas untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap energi fosil.

Pasalnya, Indonesia saat ini masih tergantung pada energi fosil yang diimpor.

"Ketergantungan terhadap energi fosil itu harus secara bertahap diganti dengan energi yang bersumber dari energi terbarukan yang tersedia secara lokal," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com