Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Capai Herd Immunity, Mendagri: Pusat dan Daerah harus Wujudkan Program Vaksinasi Cepat

Kompas.com - 01/02/2021, 16:13 WIB
Sania Mashabi,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai perlu ada kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity.

Salah satunya kerja sama dalam pelaksanaan program vaksinasi.

"Prinsip herd immunity ini adalah minimal 2/3 dari populasi harus memiliki antibodi pada time frame yang sama, sehingga program vaksinasi ini kuncinya adalah kecepatan," kata Tito dilansir dari laman resmi Kemendagri, Senin (1/2/2021).

Ia melanjutkan, vaksinasi cepat hanya mungkin terwujud jika pusat daerah kompak menyukseskannya.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Tak Berjalan Sesuai Rencana Awal, Apa Akibatnya?

"Nah, dalam konteks kesehatan, yang paling utama adalah mendukung program vaksinasi, pelaksanaan vaksinasi ini kita harapkan bisa cepat dan aman," ujarnya.

"Maka yang perlu dihitung betul secara rinci adalah kesiapan infrastruktur vaksinasi, kemudian yang berikutnya lagi adalah mengenai masalah vaksinator, sarana prasarana, target yang akan divaksinasi, dan mitigasi KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)," ucap dia.

Sebelumnya, Tito Karnavian khawatir dengan adanya efek pingpong Covid-19 apabila rentang waktu pelaksanaan vaksinasi terlalu lama.

Padahal, program vaksinasi Covid-19 secara nasional memakan biaya dan energi yang besar.

Baca juga: Mendagri Sebut Basis Data Vaksinasi Covid-19 Bisa dari Dukcapil dan KPU

"Jika pelaksanaan vaksin terlalu lama, dikhawatirkan menimbulkan efek pingpong akibat rentang waktu yang tidak serempak antar gelombang penerima vaksin," ujar Tito sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemendagri, Sabtu (30/1/2021).

"Sedangkan biaya yang kita keluarkan dengan segala energi yang dikeluarkan juga sudah sedemikian besar dan masif,” lanjutnya.

Adapun efek pingpong Covid-19 bisa terjadi antardaerah yang mana ketika kondisi kasus di satu daerah sudah turun, bisa kembali naik akibat penularan kembali terjadi.

Selain karena mobilitas masyarakat, kondisi ini juga disebabkan kekebalan komunitas yang belum terbentuk secara optimal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com