Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Kebijakan Subsidi Energi Harus Diperbaiki agar Tercipta Keadilan

Kompas.com - 01/02/2021, 12:06 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai, kebijakan subsidi energi harus diperbaiki demi terciptanya keadilan.

Pasalnya, saat ini masyarakat miskin dan rentan masih kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap energi.

"Kebijakan subsidi energi di Indonesia harus diperbaiki kalau kita ingin tercipta keadilan akses energi untuk meningkatkan ketahanan energi nasional," kata Ma'ruf, saat memberi sambutan dalam acara Dies Natalis ke-5 dan Lustrum ke-1 Universitas Pertamina Tahun 2021 secara daring, Senin (1/2/2021).

Baca juga: Wapres Minta Kebijakan Terkait Energi Harus Berpihak pada Masyarakat Miskin

Ma'ruf mencontohkan ketimpangan energi yang terjadi. Menurutnya, masih banyak wilayah yang belum mendapatkan akses listrik walaupun tingkat elektrifikasi sudah mencapai 99 persen.

Banyak rumah tangga miskin tidak mendapatkan akses meskipun tersedia infrastruktur listrik di wilayahnya.

"Itu karena terdapat entry barrier untuk membayar biaya pemasangan listrik dan membeli perlengkapan terkait," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Produktivitas SDM Indonesia Tertinggal di ASEAN, Wapres Minta Terus Dipacu

Khusus subsidi listrik, kata dia, upaya untuk mendorong keadilan telah dimulai sejak 2017. Pemerintah memberlakukan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran untuk kelompok daya 900 VA.

Menurut Ma'ruf, jumlah masyarakat miskin yang menikmati subsidi listrik meningkat dari 26 persen sebelum 2017 menjadi 44 persen pada tahun 2018.

"Akan tetapi penerima subsidi listrik saat ini masih didominasi oleh kelompok dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi," kata dia.

Baca juga: Wapres Sebut Pengelolaan Wakaf Uang Diproyeksikan untuk Kegiatan Sosial

Contoh lainnya, kata Ma'ruf, penggunaan energi untuk memasak. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 54 triliun untuk subsidi LPG pada 2021.

Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan LPG sampai 7,5 juta metrik ton untuk masyarakat.

Kendati demikian, masih terdapat lebih dari 12,51 juta rumah tangga miskin dan rentan di Indonesia yang memasak menggunakan kayu bakar.

Ma'ruf mengatakan, ketimpangan juga terjadi untuk subsidi LPG yang hanya dinikmati oleh 35 persen kelompok masyarakat miskin dan rentan.

"Sisanya dinikmati kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Tentu ini ironis, karena alokasi subsidi elpiji jumlahnya sangat besar dan cenderung meningkat," ucap dia.

Baca juga: Wapres Ajak Ulama Cari Solusi Atasi Penyebab Bencana Alam di Tanah Air

Ma'ruf menuturkan, dalam mendorong perbaikan kebijakan subsidi energi, ia telah menugaskan kementerian/lembaga terkait untuk terus mengkaji kebijakan subsidi energi.

Kebijakan subsidi energi harus lebih berpihak pada kelompok masyarakat miskin dan pada saat yang sama mampu mendorong penghematan anggaran pemerintah. Termasuk, memperkuat ketahanan energi nasional.

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki kebutuhan energi yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Peningkatan kebutuhan itu seiring dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan industri, dan kemajuan pembanguan nasional.

"Persoalan energi sesungguhnya juga sangat terkait dengan persoalan kemiskinan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag: Berhaji Hanya Pakai Visa Haji, Jangan Tertipu Tawaran Visa Lainnya

Kemenag: Berhaji Hanya Pakai Visa Haji, Jangan Tertipu Tawaran Visa Lainnya

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Imbau Masyarakat Hormati dan Terima Putusan MK soal Pilpres 2024

Wapres Ma'ruf Amin Imbau Masyarakat Hormati dan Terima Putusan MK soal Pilpres 2024

Nasional
Said Abdullah: Perjuangan Kartini Layak Dapat Nobel

Said Abdullah: Perjuangan Kartini Layak Dapat Nobel

Nasional
Akademisi Nilai Gibran Bisa Didiskualifikasi jika Putusan MK Lampaui Analisis Doktrinal

Akademisi Nilai Gibran Bisa Didiskualifikasi jika Putusan MK Lampaui Analisis Doktrinal

Nasional
Sidang Pendapat Rakyat Hasilkan 6 Rekomendasi, Singgung Cawe-cawe Presiden Jokowi

Sidang Pendapat Rakyat Hasilkan 6 Rekomendasi, Singgung Cawe-cawe Presiden Jokowi

Nasional
Jokowi Bicara Pentingnya RUU Perampasan Aset, Anggota Komisi III DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu

Jokowi Bicara Pentingnya RUU Perampasan Aset, Anggota Komisi III DPR Sarankan Presiden Terbitkan Perppu

Nasional
Kepercayaan Publik ke KPK Masih Melorot, Hanya Unggul dari Parpol dan DPR

Kepercayaan Publik ke KPK Masih Melorot, Hanya Unggul dari Parpol dan DPR

Nasional
Hinca Panjaitan: Tugas TKN Prabowo-Gibran Berakhir Usai Putusan MK Besok

Hinca Panjaitan: Tugas TKN Prabowo-Gibran Berakhir Usai Putusan MK Besok

Nasional
Apakah Prabowo Bakal Hadir dalam Sidang Putusan MK? Ini Kata Tim Hukum

Apakah Prabowo Bakal Hadir dalam Sidang Putusan MK? Ini Kata Tim Hukum

Nasional
Survei Indikator: Publik Anggap Penegakan Hukum di Indonesia Sudah Baik

Survei Indikator: Publik Anggap Penegakan Hukum di Indonesia Sudah Baik

Nasional
Pakar Sebut Peluang MK Putuskan Pemungutan Ulang Pilpres Masih Terbuka

Pakar Sebut Peluang MK Putuskan Pemungutan Ulang Pilpres Masih Terbuka

Nasional
Soal Karangan Bunga di MK, TKN Prabowo-Gibran: Elegan, Ketimbang Turun ke Jalan

Soal Karangan Bunga di MK, TKN Prabowo-Gibran: Elegan, Ketimbang Turun ke Jalan

Nasional
Jokowi Tiba di Gorontalo, Besok Resmikan Bandara Panua Pohuwato

Jokowi Tiba di Gorontalo, Besok Resmikan Bandara Panua Pohuwato

Nasional
Komnas Perempuan Dorong Dugaan Asusila Ketua KPU Dibawa ke Pidana

Komnas Perempuan Dorong Dugaan Asusila Ketua KPU Dibawa ke Pidana

Nasional
Gibran Diyakini Tak Didiskualifikasi, Idrus Marham: Tak Mungkin Putusan MK Timbulkan Masalah Baru

Gibran Diyakini Tak Didiskualifikasi, Idrus Marham: Tak Mungkin Putusan MK Timbulkan Masalah Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com