JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menilai, rencana penggunaan data KPU sebagai basis data vaksinasi Covid-19 adalah bentuk kepercayaan lembaga lain pada KPU.
Serta membuktikan bahwa data milik KPU benar-benar valid untuk digunakan lembaga lain.
"Pengakuan lembaga lain kepada kita sebagai penyelenggara pemilu yang mempunyai data yang betul sudah dibuktikan bahwa data-data itu valid," kata Ilham dalam rapat kerja yang disiarkan secara daring, Jumat (29/1/2021).
Ilham mengatakan, pihaknya sudah menerima surat dari Kementerian Kesehatan terkait permintaan penggunaan data KPU sebagai basis vaksinasi Covid-19.
Baca juga: Saat Menkes Budi Lebih Percaya Data KPU ketimbang Kemenkes
Oleh karena itu, KPU segera menindaklanjutinya dengan menggelar rapat kerja dengan KPU Provinsi Jumat ini.
"Juga harus mengonsolidasikan data di kabupaten/kota, untuk ke provinsi, dan disampaikan kepada kami di nasional. Apa kendalanya, hari ini kita bicarakan. apa persoalannya, hari ini kita bicarakan," ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga mengaku kapok menggunakan data Kemenkes yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Pihaknya pun akan menggunakan data KPU sebagai basis data untuk vaksinasi Covid-19.
Baca juga: Menkes Kapok Gunakan Data Kemenkes, Akan Pakai Data KPU untuk Basis Vaksinasi Covid-19
Alasannya, KPU baru saja menggelar Pilkada 2020 sehingga data yang ada masih aktual dengan kondisi masyarakat di daerah.
"Saya akan perbaiki strategi vaksinasinya. Supaya tidak salah atau bagaimana. Saya sudah kapok, saya tidak mau lagi memakai data Kemenkes," ujar Budi.
"Saya ambil datanya KPU. Sudahlah itu KPU manual kemarin baru pemilihan (pilkada), itu kayaknya yang paling current. Ambil data KPU base-nya untuk masyarakat," lanjutnya.
Sebelum menyampaikan hal itu, Budi sempat mengungkapkan pernah diberi data jumlah puskesmas dan rumah sakit (RS) dari pendataan Kemenkes.
Baca juga: Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19
Berdasarkan data itu, secara agregat disebutkan jumlah total puskesmas dan RS cukup untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara nasional.
"(Disebutkan) RS pemerintah saja, tidak usah melibatkan pemda, tidak usah bikin dengan RS swasta cukup. Ah saya kapok. Saya enggak percaya data nasional," ungkap Budi.
Dia lantas menelusuri data sarana kesehatan, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.
Dari penelusuran itu baru terungkap bahwa sarana kesehatan yang ada tidak mencukupi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.