Ingin Pilkada Tetap 2024, PKB: Tak Ada Hubungan Hambat Anies atau Ridwan Kamil

Kompas.com - 29/01/2021, 13:14 WIB
Ketua Desk Pemilu DPP PKB Daniel Johan, Senin (8/1/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinKetua Desk Pemilu DPP PKB Daniel Johan, Senin (8/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan, partainya sampai saat ini sepakat pelaksanaan pilkada serentak tetap digelar pada 2024. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Ia menegaskan, sikap tersebut tidak memiliki hubungan dengan upaya menghambat calon presiden potensial dari kepala daerah seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atau Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Tidak pernah muncul pertimbangan seperti itu, dan tidak ada hubungannya dengan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil atau yang lainnya maju (pilpres) atau tidak," kata Daniel saat dihubungi, Jumat (29/1/2021).

Baca juga: Tolak Pilkada 2022, PDI-P Tegaskan Tak Ada Niat Hambat Anies Baswedan

Seperti diketahui, draf sementara RUU Pemilu memuat ketentuan bahwa Pilkada digelar 2022 dan 2023.

Salah satu Pilkada yang akan digelar pada 2022 adalah Pilkada DKI Jakarta, sedangkan pada 2023 adalah Pilkada Jawa Barat.

Sementara, dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 disebutkan Pilkada serentak ditetapkan pada November 2024.

Sehingga, jabatan kepala daerah yang berakhir pada 2022 dan 2023 akan diisi pejabat sementara, termasuk posisi Anies Baswedan dan Ridwan Kamil.

Baca juga: Jika Pilkada Tetap 2024, Pengamat Nilai Anies atau Ridwan Kamil Bisa Dirugikan

Daniel mengatakan, siapa pun kepala daerah yang potensial untuk maju di pilpres mendatang sebaiknya fokus dalam menjalankan tugas.

"Agar mendapat apresiasi masyarakat karena dianggap berhasil," ujarnya.

Secara terpisah, anggota DPR dari Fraksi PKB Luqman Hakim mengatakan, akan sangat disayangkan jika revisi UU Pemilu dilakukan agar pelaksanaan Pilkada digelar 2022 dan 2023.

"Masak suatu proses regulasi level UU didesakkan hanya untuk melayani kepentingan panggung politik satu orang," kata Luqman saat dihubungi, Jumat (29/1/2021).

Luqman mengatakan, penyusunan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 yang diatur UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Baca juga: Mengurai Polemik Pilkada Serentak, Perbedaan UU Pilkada dan Draf RUU Pemilu

Menurut Lukman, pelaksanaan Pilkada 2024 memiliki pertimbangan agar setiap tahun tidak menjadi tahun politik sehingga masyarakat bisa fokus dalam pembangunan ekonomi.

"Penyelenggaraan Pemilu (Pilpres, Pileg dan Pilkada) pada tahun yang sama dalam bulan berbeda, akan memberi kesempatan bangsa ini selama 4 tahun berikutnya untuk fokus pada pembangunan ekonomi rakyat," ujarnya

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 1.189 Rumah dan 150 Fasilitas Umum Rusak akibat Gempa Malang

UPDATE: 1.189 Rumah dan 150 Fasilitas Umum Rusak akibat Gempa Malang

Nasional
Saat KPK Sebut Singapura 'Surganya Para Koruptor', Respons, dan Permintaan Maaf

Saat KPK Sebut Singapura "Surganya Para Koruptor", Respons, dan Permintaan Maaf

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 8 Orang Meninggal, 3 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 8 Orang Meninggal, 3 Luka Berat

Nasional
Menko PMK Minta Pemda Beri Perhatian Pencarian Talenta Muda Sepak Bola

Menko PMK Minta Pemda Beri Perhatian Pencarian Talenta Muda Sepak Bola

Nasional
MUI: Cegah Terorisme di Kalangan Anak Muda Perlu Perhatian Semua Pihak

MUI: Cegah Terorisme di Kalangan Anak Muda Perlu Perhatian Semua Pihak

Nasional
Polri: 12 Tersangka Teroris di Jakarta Tak Terafiliasi JAD dan JI

Polri: 12 Tersangka Teroris di Jakarta Tak Terafiliasi JAD dan JI

Nasional
UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

Nasional
BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

Nasional
Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Nasional
Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X