Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/01/2021, 07:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Akhir pekan lalu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin sempat mengungkapkan pernyataan mengejutkan perihal basis data untuk vaksinasi Covid-19.

Budi juga mengatakan, pihaknya akan menggunakan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai acuan untuk program vaksinasi Covid-19.

Alasannya, KPU baru saja menggelar Pilkada 2020 sehingga data yang ada masih aktual dengan kondisi masyarakat di daerah.

Selain itu, Budi juga menyebut sudah kapok menggunakan data Kementerian Kesehatan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Saya akan perbaiki strategi vaksinasinya supaya tidak salah atau bagaimana. Saya sudah kapok, saya tidak mau lagi memakai data Kemenkes," ujar Budi dikutip dari acara "Vaksin dan Kita" yang diselenggarakan Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat, yang ditayangkan kanal YouTube PRMN SuCi, Jumat (22/1/2021).

"Saya ambil datanya KPU. Sudahlah itu KPU manual kemarin baru pemilihan (pilkada), itu kayaknya yang paling current. Ambil data KPU base-nya untuk masyarakat," lanjutnya.

Sebelum menyampaikan pernyataan itu, Budi menceritakan penyebabnya merasa kapok dengan data Kemenkes.

Awalnya, dia pernah diberi data jumlah puskesmas dan rumah sakit (RS) dari pendataan Kemenkes.

Berdasarkan data itu, secara agregat disebutkan jumlah total puskesmas dan RS cukup untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara nasional.

"(Disebutkan) RS pemerintah saja, tidak usah melibatkan pemda, tidak usah bikin dengan RS swasta cukup. Ah, saya kapok. Saya enggak percaya data nasional," ungkap Budi.

Dia lantas menelusuri data sarana kesehatan, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Dari penelusuran itu baru terungkap bahwa sarana kesehatan yang ada tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi.

Baca juga: Menkes Kapok Gunakan Data Kemenkes, Akan Pakai Data KPU untuk Basis Vaksinasi Covid-19

"Itu 60 persen, tidak cukup. Karena kalau di Bandung yang RS dan puskesmas penuh (jumlahnya banyak) pasti bisa. Tetapi, begitu di Puncak Jaya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, baru 3.000 hari atau delapan tahun (vaksinasi selesai)," tegas Budi.

"Jadi sekarang saya sudah lihat by kabupaten/kota strategi vaksinasinya. Maka, kami akan perbaiki stateginya," tambahnya.

Sudah bahas

Sementara itu, Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan, Kemenkes dan KPU sudah membahas terkait penggunaan data pilkada untuk pelaksanaan vaksinasi. 

"KPU prinsipnya siap mendukung upaya itu. Sudah ada sekali pertemuan daring antara KPU dengan Kemenkes membahas perihal data pemilih," ujar Viryan kepada Kompas.com, Jumat (22/1/2021).

Ia menambahkan, pembahasan lebih lanjut soal teknis penggunaan data pemilih akan dibahas pada pertemuan selanjutnya.

Baca juga: KPU dan Kemenkes Sudah Bahas Rencana Penggunaan Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Komisioner KPU Hasyim Asyari menyebut rencana Kemenkes menggunakan data pihaknya menjadi bukti bahwa ada kepercayaan publik terhadap sistem pendataan yang dilakukan KPU.

Hasyim mengatakan, ini bukan kali pertama data KPU digunakan oleh pihak lain. Kementerian lain, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), juga menggunakan data itu.

172.901 nakes

Petugas Puskesmas Satelit, Bandar Lampung menyuntikkan vaksin covid-19 sinovac kepada tenaga kesehatan (nakes), Kamis (21/1/2021). Nakes menjadi prioritas vaksinasi tahap pertama di Lampung.KOMPAS.com/TRI PURNA JAYA Petugas Puskesmas Satelit, Bandar Lampung menyuntikkan vaksin covid-19 sinovac kepada tenaga kesehatan (nakes), Kamis (21/1/2021). Nakes menjadi prioritas vaksinasi tahap pertama di Lampung.
Sementara itu, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, hingga Sabtu (23/1/2021), ada 172.901 tenaga kesehatan yang telah mengakses untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 di 92 kabupaten/kota.

Namun, dari total angka tersebut, sebanyak 27.000 tenaga kesehatan batal ataupun ditunda penerimaan vaksinnya.

Nadia mengatakan, batal atau ditundanya pemberian vaksin pada tenaga kesehatan itu disebabkan beberapa alasan.

Mulai dari tingginya tekanan darah saat proses screening, penyintas Covid-19, ataupun sedang menyusui.

"Kami sampaikan proses vaksinasi ini juga akan terus berjalan pada seluruh tenaga kesehatan dan diharapkan hingga Februari kami bisa mencapai target 1,47 tenaga kesehatan," ujarnya.

Adapun tenaga kesehatan yang masih belum terdaftar sebagai penerima vaksin bisa mendaftarkan vaksinasinya melalui sistem informasi satu data vaksinasi covid-19.

Baca juga: Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Caranya, dengan mendaftarkan secara berjenjang, mulai dari verifikasi dinas kesehatan kabupaten/kota, kemudian nanti akan disampaikan kepada Kementerian Kesehatan.

"Harapan kami, update daripada data petugas kesehatan yang belum terdaftar tersebut dapat segera kami terima dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya," ucap dia.

Sebagaimana diketahui, proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia sudah dimulai sejak 13 Januari 2021.

Dalam proses awal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi orang yang pertama kali divaksin Covid-19.

Saat ini proses vaksinasi sudah mulai dilakukan di seluruh penjuru Tanah Air.

Vaksin akan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19.

Tahapan vaksinasi

Sebelumnya, Menkes Budi menyatakan, pemerintah akan melakukan pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat secara bertahap.

Budi menyebutkan, kelompok masyarakat yang utama akan mendapatkan pemberian vaksin Covid-19 ini adalah tenaga kesehatan (nakes) yang berjumlah 1,3 juta di semua provinsi. Vaksinasi terhadap nakes ditargetkan tuntas dalam waktu tiga bulan. 

Sebagai tahap lanjutan yaitu tahap kedua, vaksinasi akan diberikan kepada 17,4 juta petugas publik.

Pada tahap ketiga program vaksinasi Covid-19 di Indonesia, pemberian vaksin akan dilanjutkan kepada masyarakat kategori usia lanjut (lansia).

Berdasarkan data dihimpun Kemenkes, masyarakat lansia di atas 60 tahun di Indonesia yang akan diberikan vaksin berjumlah sekitar 21,5 juta orang.

Namun, kata Budi, diperlukan waktu untuk memastikan bahwa vaksin corona yang bisa digunakan nanti bisa berlaku untuk usia di atas 60 tahun.

Baca juga: 4 Tahapan Vaksinasi Covid-19 dan Jadwal Pelaksanaannya

Untuk tahap pemberian vaksinasi Covid-19 tahap terakhir adalah masyarakat secara umum di luar ketiga kategori yang telah disebutkan sebelumnya.

Akan tetapi, jika vaksin Covid-19 yang diberikan adalah vaksin Sinovac maka masyarakat umum dalam kategori ini adalah mereka yang rentang usianya 18-59 tahun.

Dengan catatan, masyarakat penerima vaksin Covid-19 pada usia ini, kecuali orang dengan penyakit komorbid, wanita hamil, dan pasien yang pernah terinfeksi Covid-19.

"Yang masuk dalam eksekusi vaksinasi adalah berjumlah 181 juta rakyat," tutur Menkes.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

8 Ulama Besar Akan Buka Resepsi 1 Abad Nahdlatul Ulama

8 Ulama Besar Akan Buka Resepsi 1 Abad Nahdlatul Ulama

Nasional
Koalisi Gerindra-PKB Akan Bentuk Tim Ahli untuk Kaji Desain Politik dan Pemerintahan

Koalisi Gerindra-PKB Akan Bentuk Tim Ahli untuk Kaji Desain Politik dan Pemerintahan

Nasional
Menlu Retno Harap Indonesia Dapat Jalankan Keketuaan Asean dengan Baik

Menlu Retno Harap Indonesia Dapat Jalankan Keketuaan Asean dengan Baik

Nasional
Seluruh Nota Pembelaan Bharada E di Kasus Pembunuhan Brigadir J Ditolak Jaksa

Seluruh Nota Pembelaan Bharada E di Kasus Pembunuhan Brigadir J Ditolak Jaksa

Nasional
Muhaimin Iskandar Harap 'Reshuffle' Kabinet Tingkatkan Kinerja Pemerintah, Bukan Hanya Politis

Muhaimin Iskandar Harap "Reshuffle" Kabinet Tingkatkan Kinerja Pemerintah, Bukan Hanya Politis

Nasional
Ketum Pemuda Muhammadiyah Temui Jokowi, Antar Undangan Muktamar Ke-8

Ketum Pemuda Muhammadiyah Temui Jokowi, Antar Undangan Muktamar Ke-8

Nasional
Jaksa: Tuntutan Terhadap Bharada E Sudah Penuhi Azas Peradilan Hukum dan Rasa Keadilan

Jaksa: Tuntutan Terhadap Bharada E Sudah Penuhi Azas Peradilan Hukum dan Rasa Keadilan

Nasional
Jaksa Minta Hakim Tolak Nota Pembelaan Putri Candrawathi

Jaksa Minta Hakim Tolak Nota Pembelaan Putri Candrawathi

Nasional
Jaksa: Penasihat Hukum Jerumuskan Putri Candrawathi Beri Keterangan yang Kaburkan Fakta

Jaksa: Penasihat Hukum Jerumuskan Putri Candrawathi Beri Keterangan yang Kaburkan Fakta

Nasional
Polri: 2 Buron Kasus Gagal Ginjal Akut Telah Ditangkap dan Ditahan

Polri: 2 Buron Kasus Gagal Ginjal Akut Telah Ditangkap dan Ditahan

Nasional
Jaksa: Klaim Pelecehan Putri Candrawathi bak Cerita Bersambung yang Penuh Khayalan dan Siasat Jahat

Jaksa: Klaim Pelecehan Putri Candrawathi bak Cerita Bersambung yang Penuh Khayalan dan Siasat Jahat

Nasional
Jaksa Sebut Putri Candrawathi Tak Jujur agar Motif Pembunuhan Brigadir J Tidak Terbukti

Jaksa Sebut Putri Candrawathi Tak Jujur agar Motif Pembunuhan Brigadir J Tidak Terbukti

Nasional
KPK: Jika Biaya Haji Tak Naik, Jemaah yang Belum Berangkat Akan Dirugikan

KPK: Jika Biaya Haji Tak Naik, Jemaah yang Belum Berangkat Akan Dirugikan

Nasional
Muhaimin Iskandar Belum Dengar Kabar Akan Ada 'Reshuffle' Kabinet

Muhaimin Iskandar Belum Dengar Kabar Akan Ada "Reshuffle" Kabinet

Nasional
Soroti Baju Seksi Putri Candrawathi, Jaksa: Sangat Tak Wajar bagi Istri Jenderal Bintang 2

Soroti Baju Seksi Putri Candrawathi, Jaksa: Sangat Tak Wajar bagi Istri Jenderal Bintang 2

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.