Politikus PDI-P Anggap Revisi UU Pemilu Tidak Mendesak

Kompas.com - 28/01/2021, 13:57 WIB
Politikus PDIP Junimart Girsang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,  Rabu (4/12/2019) KOMPAS.com/Dian Erika Politikus PDIP Junimart Girsang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang menganggap revisi UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tidak mendesak.

Menurut dia, hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah mengevaluasi kualitas penyelenggaraan Pilkada 2020.

"Evaluasi pilkada penting, bukannya mengarah kepada urgensi perubahan UU Pilkada. Bahwa persoalan pilkada lebih pada aspek pelaksanaan, bukan pada substansi undang-undangnya," kata Junimart saat dihubungi, Kamis (26/1/2021).

Baca juga: Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Wacana revisi aturan mengenai pemilu ini sedang bergulir di DPR.

Salah satu materi revisi adalah mengubah jadwal pilkada serentak 2024 menjadi 2022 dan 2023. Akibatnya, akan ada perubahan pada UU Pilkada.

Junimart berpendapat, perbaikan UU Pemilu bisa dilakukan setelah pilkada serentak 2024 digelar.

"Pilkada serentak 2024 yang telah diatur dalam undang-undang belum dilaksanakan, bagaimana mungkin perubahan bisa dilakukan padahal energi sudah terkuras sewaktu pembentukan undang-undang tersebut. Laksanakan dulu pilkada serentak 2024, baru kita evaluasi kembali," ucap dia. 

Baca juga: Soal Revisi UU Pemilu, Gerindra Tunggu Hasil Koordinasi dengan Partai Lain

Dengan begitu, pemerintah dan DPR masyarakat bisa fokus pada penanganan pandemi Covid-19. Junimart khawatir, revisi UU Pemilu menimbulkan ketegangan politik.

"Pemerintah dan DPR tidak perlu membuang-buang waktu, energi yang berpotensi pada ketegangan politik akibat seringnya perubahan UU Pemilu. Lebih baik kita fokus mengurus rakyat agar segera terbebas dari Covid-19," ujar Junimart.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
Dalam Sidang, Terungkap Aliran Dana Fee Bansos: untuk Juliari, Cita Citata, hingga Pembelian Brompton

Dalam Sidang, Terungkap Aliran Dana Fee Bansos: untuk Juliari, Cita Citata, hingga Pembelian Brompton

Nasional
Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14  Maret

Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14 Maret

Nasional
Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

Nasional
Menlu: 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Didapatkan dari Jalur Multilateral

Menlu: 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Didapatkan dari Jalur Multilateral

Nasional
Kemenkes Sebut Empat Temuan Varian Baru Covid-19 Ditemukan Di 4 Provinsi Ini..

Kemenkes Sebut Empat Temuan Varian Baru Covid-19 Ditemukan Di 4 Provinsi Ini..

Nasional
Kemenkes: Virus Corona B.1.1.7 Lebih Menular, tapi Tidak Lebih Mematikan

Kemenkes: Virus Corona B.1.1.7 Lebih Menular, tapi Tidak Lebih Mematikan

Nasional
Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

Nasional
Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

Nasional
4 Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sempat Alami Gejala Ringan dan Sedang

4 Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sempat Alami Gejala Ringan dan Sedang

Nasional
Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Tekan Kasus Aktif Covid-19

Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Tekan Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Dibatalkan, Putusan PTUN soal Pernyataan Jaksa Agung terkait Tragedi Semanggi

Dibatalkan, Putusan PTUN soal Pernyataan Jaksa Agung terkait Tragedi Semanggi

Nasional
Indonesia Kedatangan 1 Juta Vaksin Astrazeneca

Indonesia Kedatangan 1 Juta Vaksin Astrazeneca

Nasional
Menkes: 4 Pasien yang Terpapar Covid-19 dari Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sembuh

Menkes: 4 Pasien yang Terpapar Covid-19 dari Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sembuh

Nasional
Menpan RB Larang ASN dan Keluarganya Pergi ke Luar Daerah Selama 10-14 Maret

Menpan RB Larang ASN dan Keluarganya Pergi ke Luar Daerah Selama 10-14 Maret

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X