Dukcapil Kemendagri Ganti 16.187 Kartu Keluarga Korban Banjir di Kalimantan Selatan

Kompas.com - 27/01/2021, 14:17 WIB
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh di Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi di Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comDirektur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh di Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi di Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) telah melakukan penggantian 16.187 dokumen kartu keluarga korban terdampak bencana banjir di Kalimantan Selatan.

Data tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh.

"Total jumlah penggantian dokumen kependudukan yaitu 16.187 kartu keluarga, satu akta kelahiran, lima Akta Kematian, dan 16 e-KTP," kata Zudan seperti dilansir dari laman resmi Kemendagri, Rabu (27/1/2021).

Baca juga: Kemendagri Proaktif Layani Penggantian Dokumen Korban Bencana Kalsel dan Sulbar

Jika dirincikan, penggantian dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 14.418 kartu keluarga dan 5 akta kematian untuk 19 desa atau kelurahan.

Kemudian Kabupaten Balangan sebanyak enam kartu keluarga, satu akta kelahiran dan 16 keping e-KTP dari satu Desa.

Selanjutnya, Kabupaten Tapin sebanyak 260 kartu keluarga dari satu desa, dan Kabupaten Tanah Laut sebanyak 1.503 kartu keluarga dari 11 desa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Zudan mengatakan, pihaknya juga terus melakukan operasi tanggap bencana atas musibah banjir di Kalimantan Selatan dan gempa di Sulawesi Barat.

Baca juga: Dukcapil Ganti Dokumen Kependudukan Warga Terdampak Banjir Kalsel

"Dukcapil biasa proaktif memberi layanan penggantian dokumen kependudukan setiap warga terdampak bencana alam, khususnya yang sekarang korban banjir di Kalimantan Selatan dan korban gempa bumi di Sulawesi Barat," ujarnya.

Ia menuturkan, Dukcapil sudah memberangkatkan dua tim ke lokasi terdampak bencana untuk melakukan pendataan.

Terkait proses penggantian dokumen bagi warga terdampak bencana dilakukan secara gratis.

Selain itu, lanjutnya, tim Dukcapil pusat juga berkoordinasi dengan Tim Dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan untuk melakukan pemetaan korban yang paling parah terdampak bencana banjir.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Nasional
Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Nasional
Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Nasional
Penjelasan Dukcapil soal Warga Bekasi yang Gagal Vaksinasi karena NIK-nya Dipakai WNA

Penjelasan Dukcapil soal Warga Bekasi yang Gagal Vaksinasi karena NIK-nya Dipakai WNA

Nasional
Rincian Besaran Bantuan Kuota Internet untuk Siswa, Mahasiswa, Guru, dan Dosen

Rincian Besaran Bantuan Kuota Internet untuk Siswa, Mahasiswa, Guru, dan Dosen

Nasional
TNI Kirim 14 Nakes dan 190 Tabung Oksigen ke Kalimantan dan Sulawesi

TNI Kirim 14 Nakes dan 190 Tabung Oksigen ke Kalimantan dan Sulawesi

Nasional
Ramai soal Rp 11.000 Triliun di Medsos hingga Kemenkominfo Angkat Bicara

Ramai soal Rp 11.000 Triliun di Medsos hingga Kemenkominfo Angkat Bicara

Nasional
Mabes Polri Bentuk Tim Periksa Kapolda Sumsel soal Sumbangan Akidi Tio

Mabes Polri Bentuk Tim Periksa Kapolda Sumsel soal Sumbangan Akidi Tio

Nasional
PPNI Sebut Butuh Tambahan Bantuan Perawat untuk Tangani Pasien Covid-19

PPNI Sebut Butuh Tambahan Bantuan Perawat untuk Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Dukcapil: Dugaan Penyalahgunaan WNA Pakai NIK Warga Bekasi untuk Vaksinasi Dilacak Kemenkes

Dukcapil: Dugaan Penyalahgunaan WNA Pakai NIK Warga Bekasi untuk Vaksinasi Dilacak Kemenkes

Nasional
Vonis Hukuman 8 Bulan Penjara Rizieq dalam Kasus Petamburan Dikuatkan di Tingkat Banding

Vonis Hukuman 8 Bulan Penjara Rizieq dalam Kasus Petamburan Dikuatkan di Tingkat Banding

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X