Dukcapil Kemendagri Ganti 16.187 Kartu Keluarga Korban Banjir di Kalimantan Selatan

Kompas.com - 27/01/2021, 14:17 WIB
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh di Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi di Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comDirektur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh di Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi di Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri ( Dukcapil Kemendagri) telah melakukan penggantian 16.187 dokumen kartu keluarga korban terdampak bencana banjir di Kalimantan Selatan.

Data tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh.

"Total jumlah penggantian dokumen kependudukan yaitu 16.187 kartu keluarga, satu akta kelahiran, lima Akta Kematian, dan 16 e-KTP," kata Zudan seperti dilansir dari laman resmi Kemendagri, Rabu (27/1/2021).

Baca juga: Kemendagri Proaktif Layani Penggantian Dokumen Korban Bencana Kalsel dan Sulbar

Jika dirincikan, penggantian dilakukan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 14.418 kartu keluarga dan 5 akta kematian untuk 19 desa atau kelurahan.

Kemudian Kabupaten Balangan sebanyak enam kartu keluarga, satu akta kelahiran dan 16 keping e-KTP dari satu Desa.

Selanjutnya, Kabupaten Tapin sebanyak 260 kartu keluarga dari satu desa, dan Kabupaten Tanah Laut sebanyak 1.503 kartu keluarga dari 11 desa.

Zudan mengatakan, pihaknya juga terus melakukan operasi tanggap bencana atas musibah banjir di Kalimantan Selatan dan gempa di Sulawesi Barat.

Baca juga: Dukcapil Ganti Dokumen Kependudukan Warga Terdampak Banjir Kalsel

"Dukcapil biasa proaktif memberi layanan penggantian dokumen kependudukan setiap warga terdampak bencana alam, khususnya yang sekarang korban banjir di Kalimantan Selatan dan korban gempa bumi di Sulawesi Barat," ujarnya.

Ia menuturkan, Dukcapil sudah memberangkatkan dua tim ke lokasi terdampak bencana untuk melakukan pendataan.

Terkait proses penggantian dokumen bagi warga terdampak bencana dilakukan secara gratis.

Selain itu, lanjutnya, tim Dukcapil pusat juga berkoordinasi dengan Tim Dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan untuk melakukan pemetaan korban yang paling parah terdampak bencana banjir.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Presiden Diminta Terbitkan Perpres Baru Usai Aturan Miras Dicabut, Istana Tunggu Setneg

Presiden Diminta Terbitkan Perpres Baru Usai Aturan Miras Dicabut, Istana Tunggu Setneg

Nasional
353.647 Personel TNI AD Bakal Divaksinasi Covid-19 dalam 4 Gelombang

353.647 Personel TNI AD Bakal Divaksinasi Covid-19 dalam 4 Gelombang

Nasional
Menkes Sebut 20 Persen Penduduk Bisa Divaksin Covid-19 hingga Juni 2021

Menkes Sebut 20 Persen Penduduk Bisa Divaksin Covid-19 hingga Juni 2021

Nasional
Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Dana Pensiun Pertamina Bety

Kejaksaan Tangkap Terpidana Korupsi Dana Pensiun Pertamina Bety

Nasional
Cegah Jerat UU ITE, Prita Mulyasari Sarankan Pemerintah Utamakan Edukasi Penggunaan Media Sosial

Cegah Jerat UU ITE, Prita Mulyasari Sarankan Pemerintah Utamakan Edukasi Penggunaan Media Sosial

Nasional
Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Wapres Minta Jawa Timur Aktif Promosikan Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Nasional
Wapres Sebut Ini Tantangan Pengembangan Kawasan Industri Halal

Wapres Sebut Ini Tantangan Pengembangan Kawasan Industri Halal

Nasional
Tinjau Vaksinasi Covid-19 bagi Ulama, Menkes Ucapkan Terima Kasih

Tinjau Vaksinasi Covid-19 bagi Ulama, Menkes Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Wapres Minta Pemprov Jawa Timur Segera Penuhi Fasilitas di Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Wapres Minta Pemprov Jawa Timur Segera Penuhi Fasilitas di Kawasan Industri Halal Sidoarjo

Nasional
Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras, PKS: Pelajaran agar Pemerintah Lebih Cermat

Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras, PKS: Pelajaran agar Pemerintah Lebih Cermat

Nasional
Pengalaman Ravio Patra Dijerat UU ITE, Difitnah hingga Dituduh Mata-mata Asing

Pengalaman Ravio Patra Dijerat UU ITE, Difitnah hingga Dituduh Mata-mata Asing

Nasional
Bantah Kunjungan Online dengan Eksportir Benur, Ini Penjelasan Edhy Prabowo

Bantah Kunjungan Online dengan Eksportir Benur, Ini Penjelasan Edhy Prabowo

Nasional
Kasus Laporan Keuangan Fiktif, Mark Sungkar Didakwa Rugikan Negara Rp 694,9 Juta

Kasus Laporan Keuangan Fiktif, Mark Sungkar Didakwa Rugikan Negara Rp 694,9 Juta

Nasional
Tak Ingin UU ITE Dihapus, Nikita Mirzani: Netizen Nanti pada Barbar

Tak Ingin UU ITE Dihapus, Nikita Mirzani: Netizen Nanti pada Barbar

Nasional
Menko PMK: Kemiskinan Harus Ditangani untuk Atasi Stunting

Menko PMK: Kemiskinan Harus Ditangani untuk Atasi Stunting

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X