Kemendagri Proaktif Layani Penggantian Dokumen Korban Bencana Kalsel dan Sulbar

Kompas.com - 27/01/2021, 11:57 WIB
Foto aerial tenda pengungsi di kompleks Stadion Manakarra, Mamuju, Sulawesi Barat, Senin (18/1/2021). Berdasarkan data BNPB per 18 Januari 2021 pukul 14.00 WIB jumlah korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 6,2 di Sulawesi Barat berjumlah 84 orang, dan pengungsi berjumlah 19.435 orang. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/rwa. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANFoto aerial tenda pengungsi di kompleks Stadion Manakarra, Mamuju, Sulawesi Barat, Senin (18/1/2021). Berdasarkan data BNPB per 18 Januari 2021 pukul 14.00 WIB jumlah korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 6,2 di Sulawesi Barat berjumlah 84 orang, dan pengungsi berjumlah 19.435 orang. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/rwa.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) terus melakukan operasi tanggap bencana atas musibah banjir di Kalimantan Selatan dan gempa di Sulawesi Barat.

Adapun, tanggap bencana dilakukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri dengan mendata dan mengganti dokumen kependudukan yang hilang dan rusak akibat terendam banjir.

"Dukcapil biasa proaktif memberi layanan penggantian dokumen kependudukan setiap warga terdampak bencana alam, khususnya yang sekarang korban banjir di Kalimantan Selatan dan korban gempa bumi di Sulawesi Barat," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dilansir dari laman resmi Kemendagri, Rabu (27/1/2021).

Baca juga: BNPB Mencatat 166 Korban Jiwa akibat Bencana sejak Awal 2021

Zudan mengatakan, pihaknya sudah memberangkatkan dua tim kel lokasi terdampak bencana untuk melakukan pendataan.

Terkait proses penggantian dokumen bagi warga terdampak bencana dilakukan secara gratis.

Selain itu, lanjutnya, tim Dukcapil pusat juga berkoordinasi dengan Tim Dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan untuk melakukan pemetaan korban yang paling parah terdampak bencana banjir.

"Bila ada korban meninggal kami bekerja sama dengan pihak terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan evakuasi," ujar pejabat Penanggung Jawab Wilayah Kalimantan Selatan di Ditjen Dukcapil, Sukirno.

"Setelah jenazah ditemukan dan dibuatkan surat keterangan kematian, maka oleh tim Dukcapil diberikan dokumen akta kematian dan diserahkan langsung kepada keluarga korban," ucap dia.

Baca juga: Kemendagri Terbitkan 53 Akta Kematian Korban Jatuh Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Adapun rekapitulasi penggantian dokumen kependudukan korban bencana banjir Kalimantan Selatan yakni Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 14.418 kartu keluarga dan 5 akta kematian, dari 19 desa/kelurahan.

Kemudian, Kabupaten Balangan sebanyak 6 Kartu Keluarga, 1 akta kelahiran, dan 16 keping e-KTP dari satu Desa.

Lalu Kabupaten Tapin sebanyak 260 kartu leluarga dari satu desa, dan Kabupaten Tanah Laut sebanyak 1.503 kartu keluarga dari 11 desa.

Baca juga: Pemerintah Akan Beri Dukungan bagi Perempuan yang Jadi Kepala Keluarga akibat Bencana

Sehingga total jumlah penggantian dokumen kependudukan yaitu: 16.187 Kartu Keluarga; 1 Akta Kelahiran; 5 Akta Kematian; dan 16 e-KTP.

Sebelumnya, Komandan Korem (Danrem) 101/Antasari Kolonel Inf Firmansyah mengatakan, banjir di Kalimantan Selatan terjadi karena curah hujan yang cukup tinggi.

Curah hujan tinggi itu, kata dia, terjadi pada November 2020 hingga Januari 2021.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjalanan Karier Paulus Waterpauw yang Kini Berbintang Tiga...

Perjalanan Karier Paulus Waterpauw yang Kini Berbintang Tiga...

Nasional
Wapres Sebut Vaksinasi Covid-19 Jadi Salah Satu Upaya Pemulihan Ekonomi

Wapres Sebut Vaksinasi Covid-19 Jadi Salah Satu Upaya Pemulihan Ekonomi

Nasional
Kunjungi KPK, Bakamla Minta Pendampingan Program Kerja

Kunjungi KPK, Bakamla Minta Pendampingan Program Kerja

Nasional
Soal Penanggulangan Bencana, Luhut: Pemerintah Daerah Jangan Berpikir Ini Tugas Pusat

Soal Penanggulangan Bencana, Luhut: Pemerintah Daerah Jangan Berpikir Ini Tugas Pusat

Nasional
Jokowi Persilakan Teknologi Didatangkan dari Perusahaan Luar, Asalkan...

Jokowi Persilakan Teknologi Didatangkan dari Perusahaan Luar, Asalkan...

Nasional
Mahfud Minta Menteri dan Gubernur Tindak Tegas Pembakar Hutan

Mahfud Minta Menteri dan Gubernur Tindak Tegas Pembakar Hutan

Nasional
Ada Lembaga Masih Minta Fotokopi KTP-el, Ini Dugaan Dirjen Dukcapil

Ada Lembaga Masih Minta Fotokopi KTP-el, Ini Dugaan Dirjen Dukcapil

Nasional
BRGM Siap Percepat Penanaman Mangrove di 9 Provinsi

BRGM Siap Percepat Penanaman Mangrove di 9 Provinsi

Nasional
Demokrat Beberkan Syarat KLB yang Sah, Salah Satunya Disetujui SBY

Demokrat Beberkan Syarat KLB yang Sah, Salah Satunya Disetujui SBY

Nasional
Gaungkan Benci Produk Luar Negeri Jadi Polemik, Jokowi: Gitu Aja Rame

Gaungkan Benci Produk Luar Negeri Jadi Polemik, Jokowi: Gitu Aja Rame

Nasional
UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 3.705 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 3.705 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Cerita Jokowi Setiap Hari Telpon Kepala BKPM untuk Pantau Investasi

Cerita Jokowi Setiap Hari Telpon Kepala BKPM untuk Pantau Investasi

Nasional
Bapilu: Tak Ada KLB di Demokrat, jika Ada Itu Ilegal

Bapilu: Tak Ada KLB di Demokrat, jika Ada Itu Ilegal

Nasional
[POPULER NASIONAL] TNI Amankan Wanita yang Pamer Mobil Dinas Berplat Bodong | Marzuki Alie Datang ke KLB Demokrat karena Dipecat

[POPULER NASIONAL] TNI Amankan Wanita yang Pamer Mobil Dinas Berplat Bodong | Marzuki Alie Datang ke KLB Demokrat karena Dipecat

Nasional
Demonstrasi di Myanmar Ada Korban Jiwa, Evakuasi WNI Dinilai Belum Perlu

Demonstrasi di Myanmar Ada Korban Jiwa, Evakuasi WNI Dinilai Belum Perlu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X