Dukcapil Ganti Dokumen Kependudukan Warga Terdampak Banjir Kalsel

Kompas.com - 26/01/2021, 06:02 WIB
Seorang warga berada di puing-puing rumah akibat banjir bandang di Desa Waki, Kecamatan Batu Benawa,Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Rabu (20/1/2021). Berdasarkan data bencana alam banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Selasa (18/1/2021) sebanyak 57.624 jiwa terdampak banjir serta sembilan warga dinyatakan meninggal dunia dan enam lainnya hilang. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc. ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA SSeorang warga berada di puing-puing rumah akibat banjir bandang di Desa Waki, Kecamatan Batu Benawa,Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Rabu (20/1/2021). Berdasarkan data bencana alam banjir Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Selasa (18/1/2021) sebanyak 57.624 jiwa terdampak banjir serta sembilan warga dinyatakan meninggal dunia dan enam lainnya hilang. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri melakukan pendataan dan penggantian dokumen kependudukan yang hilang dan rusak akibat terendam banjir di Kalimantan Selatan.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, tim Ditjen Dukcapil telah diberangkatkan ke Kalimantan Selatan untuk melakukan pelayananan data kependudukan tersebut.

"Sekarang tim sudah bergerak aktif mendata dan mengganti dokumen yang hilang rusak tersebut. Penggantian dilakukan secara gratis," ujar Zudan dalam keterangan pers Dukcapil, Senin (25/1/2020).

 

Baca juga: Kerugian akibat Banjir Kalimantan Selatan Diperkirakan Rp 1,349 Triliun

Dia melanjutkan, tim juga berkoordinasi dengan tim Dinas Dukcapil provinsi dan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dalam melakukan pemetaan korban yang paling parah terdampak bencana banjir.

Apabila ada korban meninggal akan dibuatkan surat keterangan kematian dan diberikan dokumen akta kematian dan diserahkan langsung kepada keluarga korban.

Menurut pejabat penanggungjawab wilayah Kalimantan Selatan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sukirno, jika terjadi peristiwa penting seperti pengungsi yang melahirkan, tim Dukcapil akan memberikan minimal tiga dokumen sekaligus.

"Yakni akta kelahiran, kartu keluarga (KK) baru untuk suami-istri dengan anak yang baru lahir, serta Kartu Identitas Anak (KIA)," tutur Sukirno.

Sementara itu berdasarkan data yang dirangkum tim di lapangan, sudah ada 16.187 KK, 1 akta kelahiran, 5 aktaematian; dan 16 e-KTP milik warga terdampak banjir yang sudah diganti.

Adapun rinciannya, yakni :

Baca juga: Terdampak Banjir Kalsel, Desa Dayak Meratus Rusak Diterjang Longsor, Warga: 4 Lumbung Padi Kami Rusak

1. Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebanyak 14.418 KK dan 5 Akta kematian dari 19 Desa/Kelurahan.

2. Kabupaten Balangan sebanyak 6 KK, 1 Akta Kelahiran, dan 16 keping e-KTP dari satu desa.

3. Kabupaten Tapin sebanyak 260 KK dari satu Desa.

4. Kabupaten Tanah Laut sebanyak 1.503 KK dari 11 Desa.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Meneladani Artidjo dari Jauh

Meneladani Artidjo dari Jauh

Nasional
Jokowi Ingin Lebih Banyak UMKM yang Jadi Eksportir

Jokowi Ingin Lebih Banyak UMKM yang Jadi Eksportir

Nasional
Kapolri Pimpin Sertijab 4 Kapolda dan Kenaikan Pangkat 12 Perwira

Kapolri Pimpin Sertijab 4 Kapolda dan Kenaikan Pangkat 12 Perwira

Nasional
Cegah Kasus Dua Kewarganegaraan, Dirjen Dukcapil: Masyarakat Perlu Diwajibkan Deklarasi jika Jadi WNA

Cegah Kasus Dua Kewarganegaraan, Dirjen Dukcapil: Masyarakat Perlu Diwajibkan Deklarasi jika Jadi WNA

Nasional
Dipertanyakan Hakim soal Kualifikasi Jadi Penasihat Menteri KKP, Ini Penjelasan Effendi Gazali

Dipertanyakan Hakim soal Kualifikasi Jadi Penasihat Menteri KKP, Ini Penjelasan Effendi Gazali

Nasional
Kakak Artis Boiyen Meninggal Dunia Tertabrak Kereta Api di Kalideres

Kakak Artis Boiyen Meninggal Dunia Tertabrak Kereta Api di Kalideres

Nasional
Bertolak ke Banten, Presiden Jokowi Akan Resmikan Bendungan Sindang Heula

Bertolak ke Banten, Presiden Jokowi Akan Resmikan Bendungan Sindang Heula

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Direktur Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya KKP

Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Direktur Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya KKP

Nasional
Kabareskrim Agus Andrianto Temui Pimpinan KPK, Bahas Penguatan Supervisi

Kabareskrim Agus Andrianto Temui Pimpinan KPK, Bahas Penguatan Supervisi

Nasional
Dukung PPKM Mikro, Kemenko PMK Minta Penyaluran Dana Desa 2021 Segera Dilaksanakan

Dukung PPKM Mikro, Kemenko PMK Minta Penyaluran Dana Desa 2021 Segera Dilaksanakan

Nasional
Jokowi: Ada yang Tak Benar di Perdagangan Digital, Membunuh UMKM

Jokowi: Ada yang Tak Benar di Perdagangan Digital, Membunuh UMKM

Nasional
Rakor dengan KPK, Menag Akui Pihaknya Kerap Sulit Awasi Pelaksanaan Anggaran hingga Tingkat Kecamatan

Rakor dengan KPK, Menag Akui Pihaknya Kerap Sulit Awasi Pelaksanaan Anggaran hingga Tingkat Kecamatan

Nasional
Ini Daftar Gunung yang Rawan Menimbulkan Tsunami di Indonesia

Ini Daftar Gunung yang Rawan Menimbulkan Tsunami di Indonesia

Nasional
Jokowi Beri Empat Arahan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Jokowi Beri Empat Arahan untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Nasional
Rakor dengan KPK, Menag: Jual Beli Jabatan di Kemenag Kita Haramkan

Rakor dengan KPK, Menag: Jual Beli Jabatan di Kemenag Kita Haramkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X