Dewan Pengawas LPI Para Profesional, Jokowi Harap Mereka Dapat Kepercayaan Dalam dan Luar Negeri

Kompas.com - 27/01/2021, 14:05 WIB
Ilustrasi investasi THINKSTOCKS/RIKKYALIlustrasi investasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berharap Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) mendapat kepercayaan dari publik.

Ini dilandaskannya pada rekam jejak para anggota yang baru saja dilantik itu yang disebut Jokowi sebagai para profesional.

"Tadi baru saja kita melantik Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi yang kita namakan Indonesia Investment Authority," kata Jokowi dalam keterangan pers di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (27/1/2021).

"Saya yakin dengan rekam jejak para profesional ini, beliau adalah profesional yang memiliki pengalaman dan rekam jejak baik, reputasi baik. Sehingga kita harapkan Indonesia Investment Authority mendapat kepercayaan baik dari dalam negeri dan dari internasional," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Lantik Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi, Ini Nama-namanya

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melantik Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/1/2021).

Ada 5 orang yang dilantik sebagai Dewan Pengawas LPI, terdiri dari Menteri Keuangan sebagai ketua merangkap anggota, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai anggota, dan 3 orang lain dari kalangan profesional sebagai anggota.

Pelantikan kelimanya dituangkan dalam surat Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi.

Adapun LPI merupakan lembaga yang dibentuk berdasar amanat dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Baca juga: Bandingkan Lembaga Investasi di Beberapa Negara, Sri Mulyani Sebut LPI Mirip di India

Keanggotaan Dewan Pengawas LPI tertuang dalam Bab X UU tersebut dan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 tahun 2020.

Sesuai ketentuan, Dewan Pengawas diketuai oleh Menteri Keuangan yang tengah menjabat.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Harap Beroperasinya KRL Jogja-Solo Tingkatkan Pariwisata

Jokowi Harap Beroperasinya KRL Jogja-Solo Tingkatkan Pariwisata

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Nasional
Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Nasional
Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Nasional
Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Mahfud Kenang Ketegasan Artidjo Beri Hukuman Berlipat ke Sesama Alumni HMI

Nasional
ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

ICW Nilai Penghargaan Antikorupsi yang Diterima Gubernur Sulsel Harus Dicabut

Nasional
Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Resmikan KRL Yogya-Solo, Jokowi: Kereta ini Lebih Cepat dari Prameks

Nasional
Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Bivitri: Bung Hatta Anti-Corruption Award Diberikan kepada Nurdin Abdullah dalam Kapasitasnya sebagai Bupati

Nasional
Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Gelar Rakernas, Sekjen PKS: Kami Mau Menang 2024

Nasional
Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Fraksi PAN Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan Investasi Miras

Nasional
Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Jokowi: Vaksinasi Massal di Yogyakarta untuk Dukung Pariwisata dan Ekonomi Bangkit Kembali

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 Pedagang Pasar Beringharjo Yogyakarta

Nasional
Banjir Rasa Pilpres

Banjir Rasa Pilpres

Nasional
ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

ICW Minta KPK Dalami Dugaan Keterlibatan Gubernur Sulsel dalam Proyek Infrastruktur Lain

Nasional
Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Apa Itu Restorative Justice yang Belakangan Kerap Disebut Kapolri?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X