Kompas.com - 27/01/2021, 13:08 WIB
Kabareskrim Polri yang juga calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo bersiap mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1/2021). Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo merupakan calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Joko Widodo ke DPR untuk menggantikan Jenderal Pol Idham Aziz yang memasuki masa pensiun. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAKabareskrim Polri yang juga calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo bersiap mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1/2021). Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo merupakan calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Joko Widodo ke DPR untuk menggantikan Jenderal Pol Idham Aziz yang memasuki masa pensiun.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri dinilai belum mengatur lebih rinci soal mekanisme pranata sosial menjadi pengamanan swakarsa (pam swakarsa) dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020.

“Tentang pam swakarsa berasal dari pranata sosial tak ada penjelasan sama sekali terkait juklaknya. Potensi problem-nya ada di sini,” kata pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (27/1/2021).

Dalam Perpol tersebut, mengenai pam swakarsa yang berasal dari pranata sosial atau kearifan lokal tertuang dalam Pasal 3 Ayat (3) dan (4).

Baca juga: Pam Swakarsa untuk Siapa?

Contohnya, pencalang di Bali, kelompok sadar keamanan dan ketertiban masyarakat, serta siswa dan mahasiswa Bhayangkara.

Pasal 3 Ayat (5) Perpol menyebutkan, Pam Swakarsa yang berasal dari pranata sosial atau kearifan lokal memperoleh pengukuhan dari Kakorbinmas Baharkam Polri atas rekomendasi Dirbinmas Polda.

Bambang pun mempertanyakan ketentuan lebih lanjut terkait pengukuhan tersebut.

“Syarat untuk dikukuhkan apa? Apakah kalau tidak mendapatkan pengukuhan dari Polri, tidak boleh berpartisipasi dalam keamanan?” ucap dia.

Di samping itu, pengamanan swakarsa juga terdiri dari satuan pengamanan (satpam) dan satuan keamanan lingkungan (satkamling).

Baca juga: Pimpinan Komisi III: Jangan Sampai Pam Swakarsa Jadi Alat Kekuasaan

Menurut dia, apabila ingin serius mendorong partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan, Polri perlu membuat peraturan baru yang tidak memunculkan polemik atau moratorium pelaksanaan Perpol.

“Terkait satpam misalnya, bukan hanya mengubah seragam satpam yang tentunya membebani masyarakat yang sekarang berjuang mengatasi krisis ekonomi karena pandemi,” ujar Bambang.

“Memasukan standar kesejahteraan satpam, sertifikasi profesi satpam, kontrol dan pengawasan oleh masyarakat, penghapusan pungli, dan sebagainya,” kata dia.

Baca juga: Komjen Listyo Sigit Berencana Integrasikan Pam Swakarsa dengan Fasilitas Kepolisian, Ini Penjelasan Polri

Adapun pam swakarsa kembali ramai diperbincangkan setelah disebut oleh Kapolri baru, Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo saat uji kelayakan dan kepatutan dengan Komisi III DPR, Rabu (20/1/2021).

Sigit ingin menghidupkan kembali pam swakarsa untuk mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Isu Dugaan Mafia Alutsista, Prabowo Dorong Laporkan ke KPK atau Polri

Isu Dugaan Mafia Alutsista, Prabowo Dorong Laporkan ke KPK atau Polri

Nasional
BP2MI Akan Siapkan Surat Jalan bagi 1.278 Pekerja Migran yang Kini Dikarantina di Wisma Atlet untuk Kembali ke Daerah

BP2MI Akan Siapkan Surat Jalan bagi 1.278 Pekerja Migran yang Kini Dikarantina di Wisma Atlet untuk Kembali ke Daerah

Nasional
Djarot: Bupati Nganjuk Bukan Anggota dan Tidak Punya KTA PDI-P

Djarot: Bupati Nganjuk Bukan Anggota dan Tidak Punya KTA PDI-P

Nasional
Indonesia Kutuk Serangan Bom di Sekolah Afghanistan

Indonesia Kutuk Serangan Bom di Sekolah Afghanistan

Nasional
Soal Larangan Mudik, Ketua DPR Minta Distribusi Logistik Tak Terganggu

Soal Larangan Mudik, Ketua DPR Minta Distribusi Logistik Tak Terganggu

Nasional
[POPULER NASIONAL] Respons Kemenkumham soal Masuknya 157 WNA China | KPK Sesalkan Beredarnya Surat Keputusan soal Tes Wawasan Kebangsaan

[POPULER NASIONAL] Respons Kemenkumham soal Masuknya 157 WNA China | KPK Sesalkan Beredarnya Surat Keputusan soal Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kemenag soal Takbiran: Keliling Tak Boleh, di Masjid 10 Persen dari Kapasitas

Kemenag soal Takbiran: Keliling Tak Boleh, di Masjid 10 Persen dari Kapasitas

Nasional
ICW Duga TWK Bermotif untuk Hentikan Perkara Besar di KPK

ICW Duga TWK Bermotif untuk Hentikan Perkara Besar di KPK

Nasional
UPDATE: Tambah 7 di 3 Negara, Total 4.545 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 7 di 3 Negara, Total 4.545 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Sidang Rizieq Shihab Dilanjut Senin Ini, Agenda Pembacaan Tuntutan

Sidang Rizieq Shihab Dilanjut Senin Ini, Agenda Pembacaan Tuntutan

Nasional
MA Batalkan SKB soal Seragam Sekolah dan Respons 3 Kementerian

MA Batalkan SKB soal Seragam Sekolah dan Respons 3 Kementerian

Nasional
Mudik Dilarang, Kemenhub: Angkutan Jalan Turun 85 Persen, Udara Lebih dari 90 Persen

Mudik Dilarang, Kemenhub: Angkutan Jalan Turun 85 Persen, Udara Lebih dari 90 Persen

Nasional
PKB Bantah Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT KPK adalah Kadernya

PKB Bantah Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT KPK adalah Kadernya

Nasional
Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT KPK Pernah Mengaku Kader PDI-P

Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT KPK Pernah Mengaku Kader PDI-P

Nasional
KPK Tentukan Status Hukum Bupati Nganjuk dalam 1x24 Jam

KPK Tentukan Status Hukum Bupati Nganjuk dalam 1x24 Jam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X