Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klaim Pemerintah Bisa Kendalikan Pandemi, Pengamat: Cenderung Menghibur Diri

Kompas.com - 26/01/2021, 23:00 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai, klaim Presiden Joko Widodo soal penanganan pandemi di Indonesia berjalan dengan baik hanya untuk mencegah kepanikan masyarakat.

Padahal, sampai saat ini kasus positif Covid-19 terus bertambah.

"Ini lebih cenderung menghibur diri, seperti biar masyarakat tidak panik. Padahal itu kan sebenarnya cenderung seperti membohongi publik jadinya," kata Trubus, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/1/2021).

Baca juga: Klaim Jokowi Bisa Kendalikan Pandemi Dinilai untuk Menutupi Kegagapan Pemerintah

Trubus menekankan, seharusnya pemerintah tidak boleh membohongi rakyat dalam keadaan apapun, terlebih di tengah pandemi Covid-19.

"Lebih baik membuka semuanya. Kalau membohongi seperti ini, bagaimana masyarakat mau berpartisipasi publik dalam pelaksanaan penanganan Covid-19? Kalau kemudian pemerintahnya sendiri tidak jujur, tidak terbuka, ada yang ditutup-tutupi," jelasnya.

Tak hanya pemerintah pusat, Trubus juga menyoroti sikap tak terbukanya pemerintah daerah.

Baca juga: Jokowi: Kita Bersyukur RI Bisa Kendalikan Krisis Pandemi dan Ekonomi

 

Ia mencontohkan tindakan pembohongan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Menurutnya, beberapa kali Pemprov DKI mengklaim bisa menangani pandemi dengan baik.

"Padahal setelah diklaim itu, peningkatan kasusnya tajam melulu. Bahkan rumah sakit saat ini sudah kolaps. Rumah sakit itu yang paling kelihatan, mau ngaku atau tidak ngaku, terlihat rumah sakit sudah penuh antrian," imbuh dia.

Baca juga: Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Trubus menilai, sebaiknya pemerintah lebih terbuka dengan situasi penanganan pandemi saat ini agar tidak terus melakukan pembohongan publik.

Keterbukaan itu juga termasuk dalam kebijakan publik yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat.

"Lebih baik dibuka. Ini kan agar masyarakat lebih tahu bagaimana memahami pandemi, menanggulanginya seperti apa, protokol kesehatannya," kata Trubus.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengklaim, Indonesia bisa mengendalikan krisis pandemi dan krisis ekonomi dengan baik.

Baca juga: Klaim Jokowi Sebut Pemerintah Bisa Kendalikan Pandemi, Ini Faktanya…

Dua krisis tersebut, kata dia, terjadi sepanjang 2020 dan memasuki 2021 di mana Indonesia mengalami berbagai cobaan yang sangat berat.

"Kita bersyukur Indonesia termasuk negara yang bisa mengendalikan dua krisis tersebut dengan baik," kata Jokowi dalam acara Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), melalui tayangan YouTube Yakoma PGI, Senin (25/1/2021).

Namun, kata Jokowi, ujian belum sepenuhnya selesai. Pandemi masih berlangsung dan masyarakat masih harus waspada serta siaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Mardiono Sebut Ada Ajakan Informal dari PAN dan Golkar Gabung ke Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Jokowi Bertemu Bos Apple di Istana Besok Pagi, Akan Bahas Investasi

Nasional
Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Otto Hasibuan Sebut Kubu Anies dan Ganjar Tak Mau Tahu dengan Hukum Acara MK

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Sekjen PDI-P Ungkap Bupati Banyuwangi Diintimidasi, Diperiksa Polisi 6 Jam

Nasional
Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Menteri ESDM Jelaskan Dampak Konflik Iran-Israel ke Harga BBM, Bisa Naik Luar Biasa

Nasional
Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Jawab PAN, Mardiono Bilang PPP Sudah Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com