Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klaim Jokowi Bisa Kendalikan Pandemi Dinilai untuk Menutupi Kegagapan Pemerintah

Kompas.com - 26/01/2021, 20:35 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Klaim Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia bisa mengendalikan pandemi dengan baik dinilai hanya untuk menutupi kegagapan pemerintah.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah berpandangan, kegagapan itu terlihat dari panic policy atau kebijakan yang tidak matang dalam penanganan pandemi. Akibatnya, angka kasus positif Covid-19 makin meningkat dan angka kematian yang tinggi.

"Pemerintah itu justru gagap. Gagap mengatasi situasi pandemi. Ini berakibat pada munculnya banyak sekali panic policy," kata Trubus saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/1/2021).

Baca juga: Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Trubus menilai, kebijakan yang lahir selama ini justru bukan merupakan kebijakan publik, tetapi kebijakan politik.

"Padahal kan kalau yang namanya kebijakan publik itu dia harus mempertimbangkan risiko-risiko publik, dampaknya ke publik bagaimana," jelas dia.

Trubus mencontohkan salah satu kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi, yaitu program vaksinasi.

Ia berpendapat, program ini masih memiliki kendala dan tampak tidak terencana di beberapa daerah, khususnya dari segi tempat penyimpanan.

"Masalah penyimpanan sampai sekarang juga masih jadi masalah. Tapi pemerintah mengklaimnya seolah-olah ini salah (pemerintah) daerah. Daerahnya tidak siap, lalu minimnya tenaga kesehatan, susahnya penjagaan, koordinasi dan sebagainya," ungkap Trubus.

Baca juga: Klaim Jokowi Sebut Pemerintah Bisa Kendalikan Pandemi, Ini Faktanya…

Kemudian, Trubus menuturkan, pemerintah masih memiliki masalah dalam pelaksanaan vaksinasi yang dinilai lamban.

Pelaksanaan vaksinasi baru diberikan kepada 70.000 orang hingga 10 hari sejak vaksinasi perdana dilakukan terhadap Presiden Jokowi.

Trubus menambahkan, hal ini menyebabkan masyarakat di daerah hingga kini masih ada yang kekurangan informasi mengenai vaksinasi.

"Tidak adanya evaluasi di daerah. Masyarakatnya juga masih gelap di daerah soal vaksinasi. Tapi pembelaannya mengatakan bahwa pemerintah sudah siap. Katanya kita sudah lakukan segala upaya melalui sosialisasi," kata dia.

Baca juga: Jokowi: Kita Bersyukur RI Bisa Kendalikan Krisis Pandemi dan Ekonomi

Selain itu, Trubus juga mengaku heran dengan pernyataan pemerintah soal kesiapan seluruh tenaga kesehatan dalam vaksinasi.

Padahal, Trubus menemukan masih ada penolakan vaksinasi oleh tenaga kesehatan di daerah.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengklaim Indonesia bisa mengendalikan krisis pandemi dan ekonomi dengan baik.

"Kita bersyukur Indonesia termasuk negara yang bisa mengendalikan dua krisis tersebut dengan baik," kata Jokowi, dalam Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), melalui tayangan YouTube Yakoma PGI, Senin (25/1/2021).

Kendati demikian, kata Jokowi, ujian belum sepenuhnya selesai. Pandemi masih berlangsung dan masyarakat masih harus waspada serta siaga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com