Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klaim Jokowi Pandemi Terkendali yang Dipertanyakan

Kompas.com - 27/01/2021, 08:13 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

"Ini lebih cenderung menghibur diri, seperti biar masyarakat tidak panik. Padahal itu kan sebenarnya cenderung seperti membohongi publik jadinya," ucapnya.

Pakar sosiologi bencana dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Sulfikar Amir menilai, klaim Jokowi hanya sebatas pernyataan politik yang bertujuan menghindari kecaman publik.

"Statement Pak Jokowi itu lebih sebagai statement politik yang tujuannya self defense dan menghindari kecaman publik. Sayangnya, statement tidak sesuai dengan realita pandemi," kata Sulfikar saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/1/2021).

Sulfikar kemudian membeberkan berbagai realita pandemi yang terjadi, mulai dari jumlah kasus Covid-19 yang menembus satu juta per hari ini hingga tenaga kesehatan yang sudah kelelahan.

Selain itu, ia melihat realita yang ada justru semakin menunjukkan buruknya penanganan pandemi di Indonesia. Menurut dia, hal ini juga mengindikasikan kegagalan penanganan pandemi di Indonesia.

Baca juga: Jokowi Klaim Kendalikan Pandemi Covid-19, Pengamat: Tak Sesuai Realita

"Rumah sakit kolaps, kuburan penuh, dan sebagainya ini adalah indikasi bahwa Indonesia sudah gagal menangani pandemi. Jika itu saja diklaim sebagai keberhasilan, mau nunggu sampai seberapa buruk untuk bilang kita sudah gagal?" kata dia.

Sulfikar berpandangan, saat ini Indonesia mengalami masalah yaitu pola penyangkalan dari pemerintah yang semakin hari semakin buruk.

1 juta kasus

Hingga Selasa (26/1/2021), kasus Covid-19 di Tanah Air tercatat sudah lebih dari satu juta.

Menanggapi situasi ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berjanji pemerintah akan memastikan 3T (testing, tracing, treatment) atau pengetesan, pelacakan, dan pengobatan lebih ekstra.

"Kami di Kementerian Kesehatan akan bekerja keras, sangat keras untuk memastikan bahwa program testing, program tracing atau pelacakan, dan program isolasi kita bisa lakukan dan kita eksekusi dengan baik," kata Budi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (26/1/2021).

Selain itu, pemerintah juga akan menyediakan tempat isolasi mandiri yang nyaman bagi pasien Covid-19.

Dengan demikian, angka kesembuhan dapat meningkat dan angka kematian dapat menurun.

"Tujuannya hanya satu, mengurangi laju penularan, flattening. Dengan ini kita bisa mengendalikan penyebaran dari pandemi ini," ujar Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com