Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Klaim Kendalikan Pandemi Covid-19, Pengamat: Tak Sesuai Realita

Kompas.com - 26/01/2021, 22:31 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia bisa mengendalikan pandemi dengan baik.

Namun sayangnya, klaim tersebut justru dinilai tak sesuai realita situasi pandemi di Indonesia saat ini.

Pakar sosiologi bencana dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura, Sulfikar Amir menilai, klaim Jokowi hanya sebatas pernyataan politik yang bertujuan menghindari kecaman publik.

"Statement Pak Jokowi itu lebih sebagai statement politik yang tujuannya self defense dan menghindari kecaman publik. Sayangnya, statement tidak sesuai dengan realita pandemi," kata Sulfikar saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/1/2021).

Baca juga: Klaim Jokowi Bisa Kendalikan Pandemi Dinilai untuk Menutupi Kegagapan Pemerintah

Sulfikar kemudian membeberkan berbagai realita pandemi yang terjadi, mulai dari jumlah kasus Covid-19 yang menembus satu juta per hari ini hingga tenaga kesehatan yang sudah kelelahan.

Selain itu, ia melihat realita yang ada justru semakin menunjukkan buruknya penanganan pandemi di Indonesia.

Menurut dia, hal ini juga mengindikasikan kegagalan penanganan pandemi di Indonesia.

"Rumah sakit kolaps, kuburan penuh, dan sebagainya ini adalah indikasi bahwa Indonesia sudah gagal menangani pandemi. Jika itu saja diklaim sebagai keberhasilan, mau nunggu sampai seberapa buruk untuk bilang kita sudah gagal?" kata dia. 

Sulfikar berpandangan, saat ini Indonesia mengalami masalah yaitu pola penyangkalan dari pemerintah yang semakin hari semakin buruk.

Baca juga: Kasus Covid-19 Lewati 1 Juta, Menkes: Rakyat dan Pemerintah Harus Kerja Sama Atasi Pandemi

Ironisnya, penyangkalan tersebut ditunjukkan oleh Kepala Negara yaitu Presiden Joko Widodo.

Padahal, kata dia, dalam prinsip crisis management, seharusnya hal seperti ini tidak ditunjukkan atau dilakukan oleh seorang Kepala Negara.

Sebaliknya, ia mengatakan, Presiden Jokowi harusnya mengaku kepada publik terkait kelemahan pemerintah dalam penanganan pandemi.

"Hanya dengan mengakui kelemahan, kita bisa memperbaiki diri dan mampu melewati masa krisis dengan baik," ucap Sulfikar.

Sayangnya, ia menyebut pengakuan itu sama sekali tidak ditunjukkan oleh Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, ia khawatir penanganan pandemi di Indonesia bisa semakin buruk jika pemerintah tak terbuka.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com