Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klaim Jokowi Pandemi Terkendali yang Dipertanyakan

Kompas.com - 27/01/2021, 08:13 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Klaim Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia mampu mengendalikan dampak pandemi Covid-19, baik dalam aspek kesehatan dan ekonomi, dianggap terlalu tergesa-gesa. Pernyataan itu mendapatkan kritik dari sejumlah pihak.

"Kita bersyukur Indonesia termasuk negara yang bisa mengendalikan dua krisis tersebut dengan baik," kata Jokowi dalam acara Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Persekutuan Gereja-gereja (PGI) di Indonesia melalui tayangan YouTube Yakoma PGI, Senin (25/1/2021).

Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay mempertanyakan tolok ukur yang digunakan Presiden hingga bisa menyatakan krisis kesehatan dan ekonomi terkendali.

Baca juga: Jokowi: Kita Bersyukur RI Bisa Kendalikan Krisis Pandemi dan Ekonomi

Menurut Saleh, dalam aspek kesehatan, nyatanya kasus Covid-19 masih bertambah tiap hari.

"Dari sisi penanganan kesehatan, faktanya orang yang terpapar Covid-19 masih banyak. Ketersediaan RS pun terbatas, di DKI Jakarta dan kota-kota besar lain," ujar Saleh saat dihubungi, Selasa (26/1/2021).

Bertalian dengan itu, pengetesan dan pelacakan pun masih rendah. Program vaksinasi Covid-19 yang sudah berjalan pun masih jauh dari target yang direncanakan pemerintah.

"Sampai sekarang (vaksinasi) yang 3 juta (untuk tenaga kesehatan) masih berjalan, dan apakah setelah itu selesai akan segera datang lagi vaksin lainnya. Tolok ukur apa yang dijadikan presiden sehingga beliau mengatakan sudah berhasil perlu dikaji," kata dia.

Selain itu, Saleh berpendapat ekonomi juga belum sepenuhnya pulih. Ia mengatakan, Indonesia saat ini masih mengalami resesi akibat dampak pandemi.

Saleh menyebutkan, meski sebagian masyarakat tetap bisa melakukan aktivitas ekonomi seperti berbelanja, tetapi secara umum warga mengalami kesulitan dalam situasi saat ini.

Baca juga: Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi, Anggota DPR Pertanyakan Tolak Ukurnya

Menurut dia, krisis ekonomi dapat dikatakan tertangani jika sudah kembali normal dan berhasil mencapai angka pertumbuhan yang ditargetkan pemerintah.

"Pertumbuhan ekonomi kembali normal seperti yang diprediksi pemerintah yaitu 4-5 persen. Kalau dari sisi ini juga belum, ya juga jadi pertanyaan keberhasilan dari sisi ekonomi mana yang dimaksud," tutur Saleh.

Pemerintah dianggap hibur diri

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah berpendapat klaim Jokowi hanya untuk menutupi kegagapan pemerintah dalam penanganan pandemi.

Menurutnya, selama ini berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk penanganan pandemi tidak ada yang matang.

Baca juga: Klaim Pemerintah Bisa Kendalikan Pandemi, Pengamat: Cenderung Menghibur Diri

"Pemerintah itu justru gagap. Gagap mengatasi situasi pandemi. Ini berakibat pada munculnya banyak sekali panic policy," kata Trubus, Selasa (26/1/2021).

Trubus pun mengatakan Jokowi terlihat seperti menghibur diri agar masyarakat tidak panik. Sebab, faktanya, kasus Covid-19 belum juga mereda.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com