Wapres Minta DSN-MUI Aktif Dorong Ekonomi dan Keuangan Syariah Tanah Air

Kompas.com - 26/01/2021, 16:57 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat memberikan ucapan Peringatan Hari Pahlawan 2020, Selasa (10/11/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat memberikan ucapan Peringatan Hari Pahlawan 2020, Selasa (10/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) lebih aktif mendorong ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat menghadiri Rapat Pleno ke-52 DSN-MUI secara virtual, Selasa (26/1).

"Saya mengharapkan DSN-MUI dapat berperan lebih aktif dalam mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah," kata Ma'ruf.

Ma'ruf berharap DSN-MUI dapat bersinergi lebih intensif dengan berbagai pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah.

Baca juga: Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Perlu Kerja Sama dengan Manajer Investasi

Antara lain seperti dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Syariah (IAEI), atau asosiasi lembaga keuangan dan bisnis syariah.

"Sinergi tersebut diperlukan untuk mempercepat terwujudnya cita-cita menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu pilar perekonomian nasional kita," ujar Ma'ruf.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Apalagi dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, pemerintah pun mengeluarkan beberapa program.

Agar program-program tersebut dapat berjalan optimal, dukungan dari seluruh stakeholder termasuk DSN-MUI pun dibutuhkan.

Baca juga: Wapres Berharap Penjenamaan Ekonomi Syariah Dapat Tingkatkan Pengetahuan Masyarakat

"Program pemerintah fokus di empat sektor yakni pengembangan industri produk halal, industri keuangan syariah, dana sosial syariah, dan kegiatan usaha syariah," kata dia.

Dalam pengembangan industri produk halal, pemerintah melalui KNEKS melakukan penguatan ekosistem seperti pengembangan Kawasan industri halal (KIH), layanan sertifikasi halal satu atap (one stop services).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Nasional
Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Nasional
Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Nasional
Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Nasional
Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan 'Positivity Rate'

Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan "Positivity Rate"

Nasional
Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Nasional
Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Nasional
Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Nasional
Kepala BKN Sebut Sudah Tidak Memiliki Data Hasil TWK Para Pegawai KPK

Kepala BKN Sebut Sudah Tidak Memiliki Data Hasil TWK Para Pegawai KPK

Nasional
Kepala BKN: Penyelenggaraan TWK Hasil Diskusi Bersama dan Mengacu pada Undang-undang

Kepala BKN: Penyelenggaraan TWK Hasil Diskusi Bersama dan Mengacu pada Undang-undang

Nasional
Satgas: 5 Pekan Terakhir, Kasus Baru Covid-19 Selalu Lebih Tinggi dari Angka Kesembuhan

Satgas: 5 Pekan Terakhir, Kasus Baru Covid-19 Selalu Lebih Tinggi dari Angka Kesembuhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X