Wapres Berharap Indonesia Beri Contoh Pengelolaan Wakaf yang Produktif

Kompas.com - 25/01/2021, 13:49 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan di acara peluncuran The State of Global Islamic Economy Report 2020/2021, Selasa (17/11/2020) secara virtual. Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan di acara peluncuran The State of Global Islamic Economy Report 2020/2021, Selasa (17/11/2020) secara virtual.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap pengelolaan wakaf di Tanah Air dapat menjadi contoh bagi negara muslim lainnya. Terlebih, Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf di acara peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dan peresmian Brand Ekonomi Syariah tahun 2021 oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Senin (25/1/2021).

"Sudah saatnya sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan dikenal sebagai negara dengan penduduk paling dermawan, Indonesia dapat memberikan contoh praktik pengelolaan wakaf yang bersifat produktif," kata Ma'ruf.

Baca juga: Kelola Wakaf Uang, Wapres Minta Para Penerima dan Pengelola Miliki Standarisasi

 

Praktik pengelolaan wakaf, kata dia, harus dapat memberikan nilai manfaat lebih banyak, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebab menurut Ma'ruf, pengelolaan wakaf uang yang optimal juga akan mendorong pencapaian Indonesia. Khususnya sebagai negara dengan keunggulan dalam pengelolaan keuangan sosial Islam.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Yang akhirnya akan menjadi bagian dari pencapaian Indonesia pada tahun 2024 sebagai pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di dunia," kata dia.

Baca juga: Jokowi: Potensi Wakaf RI Capai Rp 2.000 Triliun per Tahun

Namun untuk mencapai itu, Ma'ruf menuturkan, pengelolaan wakaf uang juga memerlukan dukungan kerja sama dengan para manajer investasi.

Terutama mereka yang mampu menginvestasikan wakaf uang dalam portofolio investasi yang aman, mendatangkan keuntungan atau imbal hasil yang optimal, serta memberikan dampak peningkatan pada pembangunan ekonomi secara nyata.

"Upaya-upaya pengelolaan wakaf uang yang sudah ada perlu terus dikembangkan. Selain dengan terus melakukan inovasi bentuk-bentuk pengelolaan wakaf uang, adaptasi teknologi digital dalam pengelolaan wakaf uang juga perlu dipercepat," ujar dia.

Baca juga: Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

 

Mulai dari penyediaan aplikasi yang memudahkan pembayaran wakaf uang, kemudahan berakad wakaf, kemudahan mendapatkan informasi investasi dan imbal hasil wakaf, serta kemudahan mendapatkan informasi bentuk penyaluran dan penerima manfaat wakaf.

Ma'ruf meminta, seluruh hal tersebut dapat difasilitasi dengan aplikasi pada perangkat digital.

"Dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang juga tidak kalah pentingnya adalah peran para ulama, ustaz, mubalig, dan para kiai untuk menyosialisasikan praktik wakaf uang," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Aktif Covid-19 di Kaltim Tinggi, Satgas Singgung Soal Isolasi Mandiri

Kasus Aktif Covid-19 di Kaltim Tinggi, Satgas Singgung Soal Isolasi Mandiri

Nasional
Wagub Klaim DKI Jakarta Siap Implementasikan UU Cipta Kerja

Wagub Klaim DKI Jakarta Siap Implementasikan UU Cipta Kerja

Nasional
Tak Hanya Jokowi, Prabowo Juga Pernah Singgung Rp 11.000 Triliun Aset WNI Tersimpan di Luar Negeri

Tak Hanya Jokowi, Prabowo Juga Pernah Singgung Rp 11.000 Triliun Aset WNI Tersimpan di Luar Negeri

Nasional
Wamen BUMN: Pertumbuhan Ekonomi di Atas 7 Persen, Kita Masuk Fase Pemulihan Ekonomi

Wamen BUMN: Pertumbuhan Ekonomi di Atas 7 Persen, Kita Masuk Fase Pemulihan Ekonomi

Nasional
Survei Lapor Covid-19: 40 Persen Orangtua di DKI Sebut Anaknya Sudah Bosan PJJ

Survei Lapor Covid-19: 40 Persen Orangtua di DKI Sebut Anaknya Sudah Bosan PJJ

Nasional
Proses Perizinan Usaha Dinilai Lebih Rumit karena UU Cipta Kerja, Ini Rekomendasi Bima Arya

Proses Perizinan Usaha Dinilai Lebih Rumit karena UU Cipta Kerja, Ini Rekomendasi Bima Arya

Nasional
MAKI Desak Kejaksaan Agung Segera Pecat Pinangki

MAKI Desak Kejaksaan Agung Segera Pecat Pinangki

Nasional
Vaksinolog Sebut Antibodi Turun Setelah 6 Bulan Divaksinasi, tapi Proteksi Tetap Ada

Vaksinolog Sebut Antibodi Turun Setelah 6 Bulan Divaksinasi, tapi Proteksi Tetap Ada

Nasional
Penjelasan Lengkap Kemendagri soal Warga Bekasi yang Sempat Batal Vaksin karena NIK-nya Digunakan WNA

Penjelasan Lengkap Kemendagri soal Warga Bekasi yang Sempat Batal Vaksin karena NIK-nya Digunakan WNA

Nasional
Soal Tarung Bebas di Makassar, Wakil Ketua Komisi X: Sediakan Wadah Penyaluran Ekspresi yang Positif

Soal Tarung Bebas di Makassar, Wakil Ketua Komisi X: Sediakan Wadah Penyaluran Ekspresi yang Positif

Nasional
Marak Baliho Politisi, Pengamat: Seharusnya Mereka Paham Harus Berbuat Apa Saat Pandemi Ini

Marak Baliho Politisi, Pengamat: Seharusnya Mereka Paham Harus Berbuat Apa Saat Pandemi Ini

Nasional
Bima Arya Sebut UU Cipta Kerja Ciptakan Semacam Tsunami Regulasi Baru, Jadi Lebih Rumit

Bima Arya Sebut UU Cipta Kerja Ciptakan Semacam Tsunami Regulasi Baru, Jadi Lebih Rumit

Nasional
Ketua DPR: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Diperluas, Distribusi Tidak Boleh Tersendat

Ketua DPR: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Diperluas, Distribusi Tidak Boleh Tersendat

Nasional
Ombudsman RI Ungkap Laporan Masyarakat Terkait Investasi

Ombudsman RI Ungkap Laporan Masyarakat Terkait Investasi

Nasional
KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Bansos Covid-19

KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Bansos Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X