Kompas.com - 26/01/2021, 11:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara menyebut Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Barat akan mengevaluasi aturan diskriminatif di lingkungan sekolah.

Keputusan bakalnya dilakukannya evaluasi ini berdasarkan hasil pertemuan antara Komnas HAM Sumatera Barat, Ombudsman, dan Disdik Sumatera Barat terkait pemaksaan penggunaan jilbab untuk siswi beragama Kristen di SMKN 2 Padang.

"Disdik Sumatera Barat akan melakukan evaluasi dan revisi menyeluruh peraturan-peraturan atau kebijakan sekolah yang diskriminatif di seluruh wilayah Sumatera Barat," ujar Beka dalam keterangan tertulis, Selasa (26/1/2021).

Baca juga: Aturan Wajib Berjilbab bagi Siswi Muslim Dipertahankan, Kadisdik Padang: Biar Tidak Digigit Nyamuk

Rencananya, evaluasi menyeluruh tersebut akan dilakukan mulai 25 Januari hingga 1 Februari 2021.

Nantinya, peraturan di masing-masing sekolah akan disesuaikan dengan tata dinas yang ada. Selanjutnya, akan ada pertemuan kembali guna membahas hasil evaluasi tersebut.

"Pada 2 Februari akan ada pertemuan antara Disdik, tokoh agama, Komnas HAM, Ombudsman dan pihak lainnya untuk membahas hasil evaluasi yang ada," kata Beka.

Dalam upaya mengimplementasikan sekolah ramah HAM, nantinya juga akan ada sosialisasi buku pendamping guru yang diterbitkan Komnas HAM.

Sosialisasi akan diberikan kepada guru dan kepala sekolah di wilayah Sumatera Barat.

Beka menambahkan, Disdik Sumatera Barat juga akan melakukan penataan layanan dan menyusun mekanisme perlindungan kepada peserta didik.

Hal ini dilakukan supaya peserta didik bisa belajar dengan nyaman.

"Hari ini akan membuat edaran supaya semua institusi pendidikan tidak boleh bertindak di luar UU sambil menunggu revisi berjalan," kata dia.

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penanganan kasus ini.

Kendati belum selesai, namun upaya penanganan kasus ini sudah mengalami kemajuan.
"Berharap daerah lain juga bisa melakukan hal yang sama jika ada peraturan yang diskriminatif," imbuh dia.

Kontroversi aturan wajib berjilbab yang diterapkan di SMKN 2 Padang menjadi sorotan.

Keramaian ini berawal dari sebuah video yang memperlihatkan percakapan antara orangtua murid dan pihak SMKN 2 Padang yang viral di media sosial pada Jumat, (23/1/2021).

Dalam video tersebut, orangtua murid menjelaskan bahwa ia dan anaknya merupakan non-muslim, sehingga meminta toleransi pihak sekolah untuk tidak menggunakan jilbab.

Pihak sekolah akhirnya membolehkan siswi tersebut tidak mengenakan jilbab, setelah persoalan ini ramai.

Baca juga: Soal Siswi Non-Muslim di Padang Wajib Jilbab, Kadisdik Padang: Aturan Itu Tidak Berlaku

Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan, tak boleh ada praktik intoleransi dalam hal pakaian seragam sekolah.

Sekolah diminta mengikuti aturan yang ada. Mengenai seragam sekolah, baik negeri, swasta, maupun pendidikan luar biasa, sudah diatur Kemendikbud.

Dalam Peraturan Kemendikbud nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, terdapat tiga jenis seragam sekolah. Ketiganya, yaitu pakaian seragam nasional, kepramukaan, dan seragam khas sekolah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dewan Pakar DPW Nasdem Beberkan Panjangnya Proses Tentukan Anies jadi Capres 2024

Dewan Pakar DPW Nasdem Beberkan Panjangnya Proses Tentukan Anies jadi Capres 2024

Nasional
Anggaran Kesehatan 2023 Rp 178,7 Triliun, Menkes: Untuk Revitalisasi Puskesmas dan Posyandu

Anggaran Kesehatan 2023 Rp 178,7 Triliun, Menkes: Untuk Revitalisasi Puskesmas dan Posyandu

Nasional
Andika Perkasa Jawab Teka-Teki Petualangannya ke Depan Usai Pensiun dari TNI

Andika Perkasa Jawab Teka-Teki Petualangannya ke Depan Usai Pensiun dari TNI

Nasional
Sprin Penyelidikan Kasus Kematian Brigadir J Terungkap, Diakui Hendra Kurniawan tapi Diragukan Jaksa

Sprin Penyelidikan Kasus Kematian Brigadir J Terungkap, Diakui Hendra Kurniawan tapi Diragukan Jaksa

Nasional
Putusan MK soal Masa Jeda 5 Tahun buat Mantan Napi Maju Caleg Diyakini Bikin Jera Koruptor

Putusan MK soal Masa Jeda 5 Tahun buat Mantan Napi Maju Caleg Diyakini Bikin Jera Koruptor

Nasional
Jokowi dan Mendagri Digugat ke PTUN terkait Pengangkatan Pj Kepala Daerah, Kemendagri Buka Suara

Jokowi dan Mendagri Digugat ke PTUN terkait Pengangkatan Pj Kepala Daerah, Kemendagri Buka Suara

Nasional
Bharada E Ungkap Momen Sandiwara Ferdy Sambo Usai Habisi Brigadir J

Bharada E Ungkap Momen Sandiwara Ferdy Sambo Usai Habisi Brigadir J

Nasional
Permendagri soal Teknis Pengangkatan Pj Kepala Daerah Disebut Sedang Difinalisasi

Permendagri soal Teknis Pengangkatan Pj Kepala Daerah Disebut Sedang Difinalisasi

Nasional
Titah Jenderal Andika Perkasa ke Yudo Margono yang Segera Jadi Panglima TNI

Titah Jenderal Andika Perkasa ke Yudo Margono yang Segera Jadi Panglima TNI

Nasional
Pemilihan Panglima TNI, ISDS: Ke Depannya Pendekatan ke Parpol Tidak Usah

Pemilihan Panglima TNI, ISDS: Ke Depannya Pendekatan ke Parpol Tidak Usah

Nasional
Menkes Targetkan Vaksinasi Polio di Aceh Rampung 7 Hari

Menkes Targetkan Vaksinasi Polio di Aceh Rampung 7 Hari

Nasional
Sidang Arif Rachman, Jaksa Hadirkan Anggota Timsus dan Wakaden C Biro Paminal

Sidang Arif Rachman, Jaksa Hadirkan Anggota Timsus dan Wakaden C Biro Paminal

Nasional
Kedekatan dengan Andika Perkasa Dinilai Permudah Yudo Margono Bangun Soliditas di Internal TNI

Kedekatan dengan Andika Perkasa Dinilai Permudah Yudo Margono Bangun Soliditas di Internal TNI

Nasional
Jokowi Sebut Salah Satu Fokus APBN 2023 untuk Membangun IKN

Jokowi Sebut Salah Satu Fokus APBN 2023 untuk Membangun IKN

Nasional
Digugat 4 Parpol ke PTUN, KPU Yakin Sudah Kerja Objektif dalam Verifikasi Administrasi

Digugat 4 Parpol ke PTUN, KPU Yakin Sudah Kerja Objektif dalam Verifikasi Administrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.