Pemerintah Harus Memiliki Mekanisme yang Jelas soal Vaksinasi Mandiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Nabil Haroen mengatakan, pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas terkait opsi vaksinasi Covid-19 secara mandiri oleh sektor swasta dan disosialisasikan kepada masyarakat.

"Harus dilihat dalam perspektif yang tepat. Jangan sampai menjadi blunder dalam opini publik. Maka, harus jelas mekanisme dan komunikasi internal ke rakyat," kata Nabil, saat dihubungi, Jumat (22/1/2021).

Baca juga: Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Mandiri Mungkin Bisa Diberikan asal Merek Beda

Nabil mengatakan, pemerintah harus menjamin bahwa vaksin merupakan hak bagi seluruh warga negara.

Di lain sisi, ia mengamini banyak program dan kebijakan pemerintah yang juga harus diprioritaskan.

"Maka, harus ada solusi bersama, yakni warga yang mampu bisa mensubsidi yang kurang mampu. Ini kesetaraan, dalam rangka saling bantu," tutur Nabil.

Nabil meyakini, dengan mekanisme yang jelas dan kemampuan sosialisasi dari pemerintah, maka vaksinasi Covid-19 secara mandiri tidak akan menimbulkan kegaduhan.

Politisi PDI Perjuangan itu berharap nantinya tidak ada kesalahpahaman di publik.

"Tetapkan mekanisme dan sosialisasi secara jelas. Sampaikan ke publik secara tepat, jelaskan secara komprehensif," tegasnya.

Baca juga: Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri yang Semakin Menguat

Wacana tentang vaksinasi Covid-19 mandiri diungkapkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat rapat kerja bersama DPR.

Opsi vaksinasi mandiri yang dibahas pemerintah itu bukan untuk perorangan, melainkan melalui perusahaan untuk para karyawan.