Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya Konglomerat soal Vaksinasi Mandiri, Menkes: Pastikan Rakyat Dapat secara Gratis

Kompas.com - 21/01/2021, 16:23 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku mendapat banyak pertanyaan dari kalangan CEO dan konglomerat soal kemungkinan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara mandiri.

Budi menyebut pemerintah membuka peluang vaksinasi mandiri, apabila pihak korporasi atau swasta ingin memberikan vaksin kepada karyawan. Sebab, vaksinasi mandiri dapat membantu distribusi vaksin untuk masyarakat.

Namun, ia menekankan tiga hal penting terkait vaksinasi mandiri. Budi mengatakan, vaksin untuk masyarakat harus diberikan secara gratis sebagai hak warga negara.

Baca juga: Cerita Menkes yang Dapat Banyak Pertanyaan dari CEO dan Konglomerat soal Vaksinasi Mandiri

 

"Saya minta tolong dipastikan ini sudah diberikan sebagai haknya semua rakyat untuk dapat secara gratis," ujar Budi, dalam acara KOMPAS 100 CEO Forum yang digelar virtual, Kamis (21/01/2021).

"Apapun mekanismenya tadi, asalkan itu secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya dan semurah-murahnya untuk seluruh rakyat Indonesia," tutur Budi.

Kemudian, Budi mengingatkan bahwa vaksinasi Covid-19 ditujukan untuk seluruh masyarakat, bukan hanya satu kelompok saja.

Selanjutnya vaksin harus diberikan secara merata untuk semua golongan.

"Saya yakin para CEO ingin dapat akses lebih dulu dan anda mampu untuk dapat itu. Tapi tolong pikirkan seluruh rakyat Indonesia. Karena tidak ada gunanya juga kita disuntik dan yang lain tidak," tegas Budi.

Baca juga: Menkes: Jangan Sampai Golongan Kaya Dapat Vaksin Lebih Awal Dibanding yang Tidak Mampu

Budi menegaskan, program vaksinasi Covid-19 sangat bersifat sosialis dan tidak mementingkan kepentingan individu.

Sehingga, vaksin gratis yang sudah diprogramkan oleh pemerintah harus tersalurkan lebih dahulu ke seluruh Indonesia.

Budi juga berpesan, jangan sampai vaksin Covid-19 hanya bisa diakses oleh golongan mampu saja.

"Jadi adanya program yang masuk ke sana (vaksinasi mandiri) kita oke. Tapi ada satu catatan, yakni jangan sampai seperti yang sekarang terjadi. Negara kaya, golongan kaya, dapat (vaksin) duluan dibandingkan dengan orang yang tidak mampu," ucap Budi.

Baca juga: Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Mandiri Mungkin Bisa Diberikan asal Merek Beda

 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, banyak pengusaha di Tanah Air yang meminta agar vaksinasi bisa digelar mandiri, sehingga biayanya ditanggung perusahaan.

"Banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan, 'Pak bisa nggak kita vaksin mandiri'. Ini yang baru kita akan putuskan," kata Jokowi, dalam acara yang sama.

Jokowi mengatakan, vaksinasi mandiri dapat mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Sebab, pemerintah punya opsi lain selain vaksinasi secara gratis.

"Kita memang perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya, apalagi biayanya ditanggung oleh perusahaan sendiri. Kenapa tidak?" tuturnya.

Baca juga: Jokowi: Banyak Pengusaha Minta Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Kenapa Tidak?

Menurut Jokowi, jika vaksinasi mandiri direalisasikan, merek vaksin yang akan digunakan kemungkinan berbeda dari vaksin yang digratiskan pemerintah.

Ada kemungkinan pula vaksinasi dilakukan di tempat yang berbeda dengan yang telah pemerintah tentukan. Namun demikian, Jokowi menegaskan bahwa hal ini masih menjadi wacana dan belum diputuskan.

"Sekali lagi harus kita kelola isu ini dengan baik," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

Nasional
Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Nasional
Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Nasional
BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

Nasional
Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Nasional
Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Nasional
Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Nasional
Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Nasional
KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

Nasional
Jokowi: 'Feeling' Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Jokowi: "Feeling" Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Nasional
Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Nasional
PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com