Ditanya Konglomerat soal Vaksinasi Mandiri, Menkes: Pastikan Rakyat Dapat secara Gratis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku mendapat banyak pertanyaan dari kalangan CEO dan konglomerat soal kemungkinan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara mandiri.

Budi menyebut pemerintah membuka peluang vaksinasi mandiri, apabila pihak korporasi atau swasta ingin memberikan vaksin kepada karyawan. Sebab, vaksinasi mandiri dapat membantu distribusi vaksin untuk masyarakat.

Namun, ia menekankan tiga hal penting terkait vaksinasi mandiri. Budi mengatakan, vaksin untuk masyarakat harus diberikan secara gratis sebagai hak warga negara.

"Saya minta tolong dipastikan ini sudah diberikan sebagai haknya semua rakyat untuk dapat secara gratis," ujar Budi, dalam acara KOMPAS 100 CEO Forum yang digelar virtual, Kamis (21/01/2021).

"Apapun mekanismenya tadi, asalkan itu secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya dan semurah-murahnya untuk seluruh rakyat Indonesia," tutur Budi.

Kemudian, Budi mengingatkan bahwa vaksinasi Covid-19 ditujukan untuk seluruh masyarakat, bukan hanya satu kelompok saja.

Selanjutnya vaksin harus diberikan secara merata untuk semua golongan.

"Saya yakin para CEO ingin dapat akses lebih dulu dan anda mampu untuk dapat itu. Tapi tolong pikirkan seluruh rakyat Indonesia. Karena tidak ada gunanya juga kita disuntik dan yang lain tidak," tegas Budi.

Budi menegaskan, program vaksinasi Covid-19 sangat bersifat sosialis dan tidak mementingkan kepentingan individu.

Sehingga, vaksin gratis yang sudah diprogramkan oleh pemerintah harus tersalurkan lebih dahulu ke seluruh Indonesia.

Budi juga berpesan, jangan sampai vaksin Covid-19 hanya bisa diakses oleh golongan mampu saja.

"Jadi adanya program yang masuk ke sana (vaksinasi mandiri) kita oke. Tapi ada satu catatan, yakni jangan sampai seperti yang sekarang terjadi. Negara kaya, golongan kaya, dapat (vaksin) duluan dibandingkan dengan orang yang tidak mampu," ucap Budi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, banyak pengusaha di Tanah Air yang meminta agar vaksinasi bisa digelar mandiri, sehingga biayanya ditanggung perusahaan.

"Banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan, 'Pak bisa nggak kita vaksin mandiri'. Ini yang baru kita akan putuskan," kata Jokowi, dalam acara yang sama.

Jokowi mengatakan, vaksinasi mandiri dapat mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Sebab, pemerintah punya opsi lain selain vaksinasi secara gratis.

"Kita memang perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya, apalagi biayanya ditanggung oleh perusahaan sendiri. Kenapa tidak?" tuturnya.

Menurut Jokowi, jika vaksinasi mandiri direalisasikan, merek vaksin yang akan digunakan kemungkinan berbeda dari vaksin yang digratiskan pemerintah.

Ada kemungkinan pula vaksinasi dilakukan di tempat yang berbeda dengan yang telah pemerintah tentukan. Namun demikian, Jokowi menegaskan bahwa hal ini masih menjadi wacana dan belum diputuskan.

"Sekali lagi harus kita kelola isu ini dengan baik," kata Jokowi.