Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingatkan Kesiapan Vaksin Covid-19 Jangan Terlambat

Kompas.com - 21/01/2021, 10:53 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan agar persiapan vaksin untuk proses vaksinasi Covid-19 jangan sampai terlambat.

Hal ini menurutnya penting untuk mendukung terlaksananya vaksinasi Covid-19 agar bisa cepat terselesaikan.

"Kita harus terus dorong juga agar kesiapan vaksinnya jangan sampai terlambat," ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam 11th Kompas 100CEO Forum 2021 yang digelar secara virtual, Kamis (21/1/2021).

Pasalnya, lanjut Jokowi, Indonesia sudah memiliki sarana pendukung dan jumlah vaksinator Covid-19 yang memadai.

Baca juga: Yakin Vaksinasi Selesai Kurang dari Setahun, Jokowi: Ada 30.000 Vaksinator dan 10.000 Puskesmas

Jokowi menjelaskan, saat ini ada ada kurang lebih 30.000 vaksinator, sekitar 10.000 Puskesmas dan kurang lebih 3.000 RS yang bisa digerakkan untuk mendukung vaksinasi di Indonesia.

Dia lantas menjelaskan, apabila satu vaksinator bisa menyuntik vaksin kepada 30 orang dalam satu hari, maka capaian vaksinasasi dalam sehari sudah mencapai hampir 1 juta orang.

Jokowi menyebut capaian itu merupakan angka yang besar sekali. Terlebih jika sarana RS dan Puskesmas mendukung secara maksimal.

"Ini angka yang besar sekali. Ini kekuatan kita ada di sini. Negara lain tidak punya Puskesmas. Kita memiliki yang setiap tahun juga sudah melakukan vaksinasi imunisasi kepada anak-anak kita," ungkap Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Banyak Pengusaha Minta Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Kenapa Tidak?

"Inilah kenapa pernah saya bilang tidak ada setahun harusnya vaksinasi bisa kita selesaikan. Dari angka-angkanya yang saya hitung kita bisa," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan jadwal pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR.

Target penerima vaksin adalah 181,5 juta orang dengan total kebutuhan vaksin 426.800.000 dosis.

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021, vaksinasi gelombang I dilakukan pada Januari-April 2021.

Baca juga: Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Penyuntikan vaksin tahap pertama di gelombang I dilakukan untuk tenaga kesehatan di 34 provinsi.

"Tahap yang pertama akan kita berikan ke 1,48 juta tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Diharapkan ini bisa mulai besok, minggu ini, kemudian rolling mudah-mudahan di akhir Februari ini bisa selesai," ujar Budi, Selasa (12/1/2021).

Penyuntikan vaksin tahap kedua di gelombang I, dilakukan untuk petugas pelayan publik dan lansia. Petugas pelayan publik jumlahnya 17,4 juta orang, sementara lansia 21,5 juta orang.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com