Kompas.com - 20/01/2021, 15:19 WIB
Gedung KPK KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANGedung KPK
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik pernyataan calon kapolri, Komjen Listyo Sigit Prabowo yang menyatakan siap bekerja sama dengan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi.

"KPK sangat menyambut baik kesiapan calon kapolri untuk bekerja sama dalam penanganan perkara tipikor, melalui mekanisme koordinasi dan supervisi, saling bantu dalam pencarian DPO, serta pengembangan SDM," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada Kompas.com, Rabu (20/2/2021).

Baca juga: Aklamasi, Komisi III DPR Setujui Komjen Listyo Sigit Prabowo Jadi Kapolri

Ghufron mengatakan, perlu ada sinergi antara KPK, Polri, dan Kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi.

Sebab, KPK hanya dapat menindak kasus korupsi dengan kerugian negara di atas Rp 1 miliar serta kasus-kasus yang melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara.

"Maka supaya tidak ada disparitas perlakuan hukum semua aparat penegak hukum tindak pidana korupsi baik KPK, Jaksa Agung, dan Polri harus sinergi," ujar Ghufron.

Terpisah, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, Listyo sudah menunjukkan semangat bekerja sama dengan KPK sejak menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.

Nawawi menuturkan, sinergi itu terlihat ketika Listyo mengundang dan melibatkan KPK dalam penyelidikan dan penyidikan kasus pelarian Djoko Tjandra yang ditangani Bareskrim.

Baca juga: Soal Polantas Tak Perlu Menilang, Ini Penjelasan Lengkap Listyo Sigit

Listyo juga dinilai terbuka ketika KPK melakukan supervisi terhadap perkara-perkara yang ditangani kepolisian di daerah dengan mengirimkan personelnya dalam giat supervisi yang dilakukan KPK.

"Saya pikir pernyataan beliau itu memang hal-hal yang sudah sejak awal dilakukannya. Syukur ke depannya kalau bisa lebih ditingkatkan, termasuk dalam pemberian bantuan Polri untuk ikut memburu para DPO KPK," kata Nawawi.

Sebelumnya, Listyo menyatakan siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam penanganan kasus korupsi.

“Kami siap untuk join dengan KPK ataupun dengan kejaksaan sehingga postur penegakan hukum khususnya terkait dengan masalah tipikor itu kami kompak, kejaksaan, kepolisian, dan KPK,” ujar Listyo saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, Rabu (20/1/2021).

Baca juga: Penanganan Kasus Korupsi, Calon Kapolri Listyo Sigit Siap Kerja Sama dengan KPK dan Kejaksaan

Listyo merupakan calon Kapolri yang dipilih Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Jenderal (Pol) Idham Azis. Nama Listyo diserahkan Presiden Jokowi ke DPR pada Rabu (13/1/2021).

Sebelum uji kepatutan dan kelayakan, Komisi III DPR telah meminta masukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Nasional
UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

Nasional
Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Nasional
Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Nasional
Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Nasional
Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Nasional
Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Sebaran 4.585 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 950 Kasus

Nasional
UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 April: 5.900.242 Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 105.859 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

UPDATE 18 April: Pemerintah Periksa 38.619 Spesimen dalam Sehari, Total 13.815.429

Nasional
UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 April: Ada 61.694 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

UPDATE 18 April: Bertambah 96, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 43.424

Nasional
UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

UPDATE 18 April: Bertambah 4.873, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.455.065

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

UPDATE: Bertambah 4.585, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 1.604.348

Nasional
ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

ICW: Tren Penindakan Kasus Korupsi Periode 2015-2020 Cenderung Turun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X