Kepada Listyo Sigit, Anggota Komisi III Pertanyakan Polri Tak Bisa Buru 11 Teroris di Poso

Kompas.com - 20/01/2021, 13:56 WIB
Personel Brimob Polri melakukan penyisiran di lokasi yang diduga menjadi persembunyian terduga teroris di kawasan perbukitan di Kelurahan Mamboro, Palu Utara, Sulawesi Tengah, Minggu (8/11/2020). Aparat gabungan yang terdiri dari Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, Brimob Polri dan TNI terus melakukan pengejaran dan memperluas area penyisiran untuk mencari seorang pria yang diduga merupakan anggota kelompok teroris yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Poso. ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/awwPersonel Brimob Polri melakukan penyisiran di lokasi yang diduga menjadi persembunyian terduga teroris di kawasan perbukitan di Kelurahan Mamboro, Palu Utara, Sulawesi Tengah, Minggu (8/11/2020). Aparat gabungan yang terdiri dari Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri, Brimob Polri dan TNI terus melakukan pengejaran dan memperluas area penyisiran untuk mencari seorang pria yang diduga merupakan anggota kelompok teroris yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Poso.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Ahmad Ali, mempertanyakan keseriusan Polri dalam menyelesaikan permasalahan terorisme di Poso, Sulawesi Tengah.

Ia mengatakan, sudah bertahun-tahun persoalan terorisme di Poso belum bisa diselesaikan. Bahkan, kata dia, ada 11 teroris di Poso belum bisa ditangkap pihak kepolisian.

"Konon hanya 11 orang pengganggu, teroris, di sana. Tapi sampai hari ini tidak pernah diselesaikan, apakah negara serius?" kata Ali dalam fit and proper test calon kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo di Komisi III, Rabu (20/1/2021).

Baca juga: Penanganan Kasus Korupsi, Calon Kapolri Listyo Sigit Siap Kerja Sama dengan KPK dan Kejaksaan

Ali menilai, tidak mungkin kepolisian tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut mengingat jumlah jajaran kepolisian lebih banyak dari pelaku teroris.

Ali meminta kepolisian yang akan dipimpin Komjen Listyo Sigit tidak gagap dalam menyelesaikan persoalan terorisme di Poso dan lebih mengedepankan pendekatan-pendekatan.

"Puluhan tahun dilakukan pengejaran terhadap teroris sampai hari ini belum berhasil, artinya apa? Ada yang salah dalam penanganan itu," ujarnya.

Baca juga: Kasus Hate Speech, Calon Kapolri Listyo Sigit: Kalau Biasa, Minta Maaf Selesai, tapi...

Lebih lanjut, ia meminta Listyo Sigit menjelaskan langkah-langkah dan strategi dalam menyelesaikan persoalan tersebut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Nasional
UPDATE 26 Februari: Ada 75.822 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 26 Februari: Ada 75.822 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Bonus Demografi Berpeluang Tingkatkan Perekonomian Nasional, Asal ...

Bonus Demografi Berpeluang Tingkatkan Perekonomian Nasional, Asal ...

BrandzView
komentar di artikel lainnya
Close Ads X