Cegah Penyelewengan, Listyo Akan Manfaatkan Teknologi Informasi untuk Pelayanan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo berjanji akan mengubah wajah Polri menjadi institusi yang memenuhi harapan masyarakat.

Menurut dia, hal-hal yang perlu diperbaiki untuk menggapai tujuan tersebut yaitu melakukan penegakkan hukum yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

"Saat ini, masyarakat memerlukan penegakan hukum yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Bukan penegakkan hukum dalam rangka kepastian hukum," kata Listyo dalam uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR, Rabu (20/1/2021).

Baca juga: Listyo Sigit: Tak Boleh Lagi Ada Nenek Mencuri Kakao Diproses atau Anak Melaporkan Ibunya

Ia menyatakan, fokus utama Polri di bawah kepemimpinannya nanti berorientasi pada kepentingan masyarakat dan berbasis pada hukum berkeadilan.

Kemudian, menghormati hak asasi manusia (HAM) dan mengawal proses demokrasi.

"Berorientasi pada kepentingan masyarakat, berbasis pada hukum berkeadilan dan menghormati HAM, dan mengawal proses demokrasi," ujar dia. 

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Listyo mengatakan, Polri akan memanfaatkan sarana teknologi informasi.

Baca juga: Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo sebagai Calon Tunggal Kapolri

Dengan demikian, pelayanan dapat semakin menjangkau seluruh kepentingan masyarakat.

Berbagai kendala dalam interaksi makin dapat teratasi untuk makin menjaga dan meningkatkan marwah Polri.

"Karena apa pun yang terjadi, makin sering terjadi interaksi, maka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang akan terjadi. Karena itu, ke depan kami akan meningkatan sistem sehingga hal-hal yang sifatnya memunculkan interaksi dan penyalahangunaan wewenang akan kami perbaiki," tutur dia. 

Listyo merupakan calon tunggal kapolri yang dipilih Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Jenderal (Pol) Idham Azis.

Baca juga: Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Nama Listyo telah diserahkan Presiden Jokowi ke DPR pada Rabu (13/1/2021) untuk diproses.

Komisi III DPR pun meminta masukan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Hingga hari ini, Listyo mengikuti fit and proper test di DPR.