Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Saya Telah Perintahkan Vaksinasi Covid-19 Tuntas Sebelum Akhir 2021

Kompas.com - 15/01/2021, 21:04 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Program vaksinasi Covid-19 di Indonesia telah dimulai sejak Rabu (13/1/2021). Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntik vaksin.

Proses vaksinasi pun kini berlanjut ke berbagai provinsi di Tanah Air.

Jokowi menyebut, dirinya telah meminta agar vaksinasi dipercepat dan selesai dalam waktu satu tahun.

"Saya juga telah memerintahkan agar proses vaksinasi pada kurang lebih 181,5 juta rakyat Indonesia bisa diselesaikan sebelum akhir tahun 2021 ini," kata Jokowi saat membuka acara pertemuan industri jasa keuangan 2021, Jumat (15/1/2021).

Baca juga: Jokowi: Kita Ingin Lakukan Banyak Lompatan Meski Sedang Krisis Akibat Pandemi

Jokowi mengatakan, pada 13 Januari lalu dirinya tak seorang diri menerima vaksinasi. Ada sejumlah pihak yang ikut berpartisipasi, mulai dari kalangan pejabat, tokoh agama, hingga pedagang.

Vaksinasi itu berlanjut ke 26 provinsi sehari setelahnya atau 14 Januari. Sementara, pada 15 Januari hari ini, vaksinasi dilanjutkan ke delapan provinsi di Tanah Air.

Jokowi memastikan bahwa pemerintah telah mengamankan stok vaksin Covid-19 hingga 426 juta dosis. Vaksin tersebut berasal dari 4 perusahaan dari negara berbeda.

Ditargetkan, pada Januari ini vaksinasi dapat dilakukan terhadap 3 juta rakyat. Kemudian, pada Febuari rencananya penyuntikan dilakukan kepada 4,7 juta masyarakat.

Vaksinasi pada bulan Maret ditargetkan menyasar 8,5 juta warga, bulan April 16,6 juta warga, Mei 24, 9 juta warga, dan Juni 34,9 juta warga.

"Itu di dalam perencanaan yang telah kita buat meskipun bisa berubah lebih banyak lagi kita harapkan," ujar Jokowi.

Jokowi memastikan bahwa vaksin Covid-19 aman digunakan. Seluruh prosedur dan tahapan pengembangan vaksin, termasuk uji klinis, telah dilalui dengan baik dan berjalan lancar. 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pun sudah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin.

Hasil efikasi (khasiat) vaksin juga telah diuji dan dinyatakan berada di atas standar yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).

Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah menyatakan bahwa vaksin halal.

Baca juga: Jokowi: Kita Harus Optimistis Awal 2021 Jadi Titik Balik Pandemi di RI

Jokowi berharap, vaksinasi menjadi langkah besar yang membawa Indonesia keluar dari pandemi.

Diharapkan, vaksinasi dapat memberikan perlindungan kesehatan dan keselamatan pada rakyat serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

"Vaksinasi adalah game changer, adalah kunci yang sangat menentukan agar masyarakat bisa bekerja kembali, anak-anak kita bisa belajar di sekolah lagi, dan agar kita bisa kembali beribadah dengan tenang, dan juga agar perekonomian nasional kita bisa segera bangkit," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com