Dirut PLN Temui Pimpinan KPK, Bahas Sertifikasi Tanah hingga "Whistleblower System"

Kompas.com - 15/01/2021, 19:01 WIB
Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini (kedua dari kanan) dalam konferensi pers usai bertemu pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (15/1/2021). YouTube.com/KPK RIDirektur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini (kedua dari kanan) dalam konferensi pers usai bertemu pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (15/1/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Zulkifli Zaini dan jajarannya menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, jakarta, Jumat (15/1/2021).

Pertemuan itu digelar untuk membahas sejumlah program pencegahan korupsi, salah satunya sertifikasi lahan milik PLN yang dilakukan melalui kerja sama dengan KPK dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI.

"Dengan support bantuan dari KPK dan juga Kementerian ATR/BPN, kami berhasil untuk bisa melakukan proses sertifikasi dari tanah-tanah yang belum bersertifikat," kata Zulkifli dalam konferensi pers usai pertemuan, Jumat.

Baca juga: Soal Piutang ke Pemerintah, Dirut PLN: Kami Sedang Menunggu dengan Berdebar-debar

Zulkifli menuturkan, dari 92.000 persil tanah aset PLN, awalnya hanya 30 persen atau 28 ribu persil yang telah bersertifikat.

Melalui kerja sama dengan KPK dan Kementerian ATR/BPN, Zulkifli menyebut PLN dapat melakukan sertifikasi ke 20.000 persil tanah sepanjang 2020.

"Jadi kalau tadi dikatakan 28.000 yang sudah, dengan tambahan 20.000 sertifikat ini, maka 48.000 dari 92.000 persil PLN sudah bersertifikat atau sudah 45 persen," kata Zulkifli.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Disetujui DPR, Anggaran Tambahan Kementerian ATR/BPN untuk Sertifikasi Tanah

Ia menargetkan, 60 persen tanah persil tanah PLN akan bersertifikat pada 2021 dan pada 2023 diharapkan dapat mencapai angka 100 persen.

"Kalau kita menggunakan prosedur biasa, seperti yang kami lakukan di waktu-waktu yang lalu, tanpa support dari KPK, ini bisa memakan waktu lebih dari satu abad akan belum juga selesai," ujar dia.

Selain soal sertifikasi, PLN juga meminta pendampingan dari KPK terkait Rencana Umum Pembangunan Tenaga Listrik 2021-2030 serta insentif untuk penggunaan mobil listrik.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, KPK juga akan bekerja sama dengan PLN mengenai whistleblower system di perusahaan pelat merah itu.

Menurut Alex, sistem itu harus dikembangkan agar para pegawai PLN berani untuk melaporkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

"Sebetulnya di BUMN itu banyak orang-orang yang baik. Tetapi, itu tadi, banyak orang ketika mengetahui ada penyimpangan dia gamau repot atau tidak berani melaporkan adanya penyimpangan," kata Alex.

Baca juga: Komisionernya Ditangkap KPK, KPU Dinilai Perlu Whistleblower System

Alex menambahkan, kerja sama antara KPK dan PLN juga akan terus berlanjut demi mewujudkan pengelolaan yang profesional dan berintegritas.

"Prinsipnya KPK akan mendukung operasional PLN dalam rangka melaksanakan kegiatannya yang profesional dan integritas," ujar Alex.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
Respons Wakil Ketua MKD soal Rendahnya Tingkat Kepercayaan Publik terhadap DPR

Respons Wakil Ketua MKD soal Rendahnya Tingkat Kepercayaan Publik terhadap DPR

Nasional
Panglima TNI Apresiasi Sinergitas Satgas Madago Raya Buru Teroris Poso

Panglima TNI Apresiasi Sinergitas Satgas Madago Raya Buru Teroris Poso

Nasional
Kemendagri Terbitkan Aturan soal PON XX Papua, Penonton di Stadion Dibatasi

Kemendagri Terbitkan Aturan soal PON XX Papua, Penonton di Stadion Dibatasi

Nasional
Soal Varian Baru R.1, Satgas: Pengingat bahwa Covid-19 Belum Sepenuhnya Hilang

Soal Varian Baru R.1, Satgas: Pengingat bahwa Covid-19 Belum Sepenuhnya Hilang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.