Dirut PLN Temui Pimpinan KPK, Bahas Sertifikasi Tanah hingga "Whistleblower System"

Kompas.com - 15/01/2021, 19:01 WIB
Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini (kedua dari kanan) dalam konferensi pers usai bertemu pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (15/1/2021). YouTube.com/KPK RIDirektur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini (kedua dari kanan) dalam konferensi pers usai bertemu pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (15/1/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Zulkifli Zaini dan jajarannya menemui pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, jakarta, Jumat (15/1/2021).

Pertemuan itu digelar untuk membahas sejumlah program pencegahan korupsi, salah satunya sertifikasi lahan milik PLN yang dilakukan melalui kerja sama dengan KPK dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI.

"Dengan support bantuan dari KPK dan juga Kementerian ATR/BPN, kami berhasil untuk bisa melakukan proses sertifikasi dari tanah-tanah yang belum bersertifikat," kata Zulkifli dalam konferensi pers usai pertemuan, Jumat.

Baca juga: Soal Piutang ke Pemerintah, Dirut PLN: Kami Sedang Menunggu dengan Berdebar-debar

Zulkifli menuturkan, dari 92.000 persil tanah aset PLN, awalnya hanya 30 persen atau 28 ribu persil yang telah bersertifikat.

Melalui kerja sama dengan KPK dan Kementerian ATR/BPN, Zulkifli menyebut PLN dapat melakukan sertifikasi ke 20.000 persil tanah sepanjang 2020.

"Jadi kalau tadi dikatakan 28.000 yang sudah, dengan tambahan 20.000 sertifikat ini, maka 48.000 dari 92.000 persil PLN sudah bersertifikat atau sudah 45 persen," kata Zulkifli.

Baca juga: Disetujui DPR, Anggaran Tambahan Kementerian ATR/BPN untuk Sertifikasi Tanah

Ia menargetkan, 60 persen tanah persil tanah PLN akan bersertifikat pada 2021 dan pada 2023 diharapkan dapat mencapai angka 100 persen.

"Kalau kita menggunakan prosedur biasa, seperti yang kami lakukan di waktu-waktu yang lalu, tanpa support dari KPK, ini bisa memakan waktu lebih dari satu abad akan belum juga selesai," ujar dia.

Selain soal sertifikasi, PLN juga meminta pendampingan dari KPK terkait Rencana Umum Pembangunan Tenaga Listrik 2021-2030 serta insentif untuk penggunaan mobil listrik.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, KPK juga akan bekerja sama dengan PLN mengenai whistleblower system di perusahaan pelat merah itu.

Menurut Alex, sistem itu harus dikembangkan agar para pegawai PLN berani untuk melaporkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

"Sebetulnya di BUMN itu banyak orang-orang yang baik. Tetapi, itu tadi, banyak orang ketika mengetahui ada penyimpangan dia gamau repot atau tidak berani melaporkan adanya penyimpangan," kata Alex.

Baca juga: Komisionernya Ditangkap KPK, KPU Dinilai Perlu Whistleblower System

Alex menambahkan, kerja sama antara KPK dan PLN juga akan terus berlanjut demi mewujudkan pengelolaan yang profesional dan berintegritas.

"Prinsipnya KPK akan mendukung operasional PLN dalam rangka melaksanakan kegiatannya yang profesional dan integritas," ujar Alex.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Beri 6 Tips Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Kemenkes Beri 6 Tips Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Ketua PDI-P Sulsel: Nurdin Abdullah Tak Tahu-menahu atas OTT yang Menimpanya

Ketua PDI-P Sulsel: Nurdin Abdullah Tak Tahu-menahu atas OTT yang Menimpanya

Nasional
Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Busyro Muqoddas: Bukti Radikalisme Korupsi

Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Busyro Muqoddas: Bukti Radikalisme Korupsi

Nasional
Bantah Info Puluhan Wartawan Terkapar, Kemenkes: 5 Orang Diobservasi karena Keluhan Pasca-vaksinasi Covid-19

Bantah Info Puluhan Wartawan Terkapar, Kemenkes: 5 Orang Diobservasi karena Keluhan Pasca-vaksinasi Covid-19

Nasional
Sebelum Dipecat Demokrat, Jhoni Allen Disebut Bertemu SBY

Sebelum Dipecat Demokrat, Jhoni Allen Disebut Bertemu SBY

Nasional
Selain Nurdin Abdullah, KPK Tangkap Pejabat Pemprov Sulsel dan Pihak Swasta dalam OTT

Selain Nurdin Abdullah, KPK Tangkap Pejabat Pemprov Sulsel dan Pihak Swasta dalam OTT

Nasional
KPK Akan Minta Keterangan 6 Orang yang Terjaring OTT di Sulsel

KPK Akan Minta Keterangan 6 Orang yang Terjaring OTT di Sulsel

Nasional
KPK Tangkap 6 Orang dalam OTT, Termasuk Pejabat Pemprov Sulsel

KPK Tangkap 6 Orang dalam OTT, Termasuk Pejabat Pemprov Sulsel

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Perdana bagi Para Atlet Agar Tetap Berprestasi...

Vaksinasi Covid-19 Perdana bagi Para Atlet Agar Tetap Berprestasi...

Nasional
Terjaring OTT KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Saya Tidur, Dijemput

Terjaring OTT KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Saya Tidur, Dijemput

Nasional
Gubernur Sulsel Tiba di Gedung KPK Jakarta untuk Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi

Gubernur Sulsel Tiba di Gedung KPK Jakarta untuk Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Diterbangkan dari Sulsel, Gubernur Nurdin Abdullah yang Terjaring OTT KPK Sudah Tiba di Jakarta

Diterbangkan dari Sulsel, Gubernur Nurdin Abdullah yang Terjaring OTT KPK Sudah Tiba di Jakarta

Nasional
Vaksinasi Covid-19 bagi Anggota Keluarga DPR yang Jadi Polemik...

Vaksinasi Covid-19 bagi Anggota Keluarga DPR yang Jadi Polemik...

Nasional
7 Poin Penting Vaksinasi Gotong Royong yang Perlu Diketahui

7 Poin Penting Vaksinasi Gotong Royong yang Perlu Diketahui

Nasional
KPK Benarkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ditangkap Terkait Dugaan Korupsi

KPK Benarkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ditangkap Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X