Beri Respons Positif atas Pencalonan Komjen Listyo, KPK Dinilai Tengah Bangun Hubungan Baik dengan Polri

Kompas.com - 15/01/2021, 16:45 WIB
Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan pers di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (15/12/2020). Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa pihaknya selalu berusaha transparan dan akan melibatkan pihak-pihak eksternal dalam mengusut kasus penembakan laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek Km 50. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAKabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan pers di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (15/12/2020). Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa pihaknya selalu berusaha transparan dan akan melibatkan pihak-pihak eksternal dalam mengusut kasus penembakan laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek Km 50. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenur Rohman menilai KPK tengah membangun hubungan baik dengan Polri sebagai sesama lembaga penegak hukum.

Hal ini disampaikan Zaenur dalam menanggapi respons positif yang diberikan pimpinan dan pegawai KPK atas pencalonan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri.

"KPK itu kan tentu ingin menjalin hubungan baik dengan polri sebagai upaya untuk menjalin kerja sama sesama lembaga penegak hukum," kata Zaenur saat dihubungi, Jumat (15/1/2021).

Baca juga: Respons Positif KPK untuk Calon Tunggal Kapolri Komjen Listyo Sigit

Zaenur berpendapat, Listyo kini sudah memiliki modal untuk membangun hubungan baik dengan KPK karena tidak mempunyai catatan konflik dengan KPK di masa lalu.

Namun, Zaenur mengingatkan, hubungan antara KPK dan Polri baru menjadi ujian saat adanya dugaan pidana yang melibatkan dua institusi tersebut.

Bila melihat ke belakang, konflik 'Cicak vs Buaya' memang kerap muncul saat KPK mengusut kasus korupsi di tubuh Korps Bhayangkaara.

"Ini perlu diingat, karena tidak pernah ada gesekan antara KPK dan Polri tanpa dipicu oleh perkara," kata Zaenur.

Baca juga: Pimpinan KPK Sebut Listyo Sigit Sosok yang Terbuka dalam Koordinasi dan Supervisi

Oleh sebab itu, Zaenur berpendapat, komitmen Listyo di sektor antikorupsi harus menjadi catatan jika terpilih menjadi Kapolri.

Zaenur pun menilai sejauh ini Listyo belum memilki program untuk memberantas korupsi, khususnya di internal Polri.

"Jadi, menurut saya catatannya adalah, apakah nanti Komjen Listyo Sigit ini akan punya concern terhadap pemberantasan korupsi, apakah punya concern membersihkan institusi polri dari korupsi," kata Zaenur.

"Dan apakah akan memiliki kerja sama yang baik dengan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi," kata dia.

Baca juga: Ketua WP KPK Sebut Calon Kapolri Listyo Sigit Sosok Reformis dan Profesional

 

Respons positif atas pencalonan Listyo datang dari pimpinan KPK Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron, serta Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo dan penyidik KPK Novel Baswedan.

Ghufron misalnya menyebut Listyo sebagai sosok yang reformis, profesional, dan berdedikasi pada keadilan rakyat. Ia berharap, bila terpilih sebagai Kapolri, Listyo dapat membawa Polri menjadi pilar penegakan hukum.

"Bangsa kita sudah lama merindukan Polri yang mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana cita-cita pendiri bangsa," kata Ghufron, Kamis (14/1/2021).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Mensos Juliari Batubara

KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Mensos Juliari Batubara

Nasional
Pengamat: Manuver Moeldoko Ketahuan Sekali, Kurang Cantik dan Tidak Etis

Pengamat: Manuver Moeldoko Ketahuan Sekali, Kurang Cantik dan Tidak Etis

Nasional
AHY Sebut Sejak Awal Motif Moeldoko Tidak Berubah

AHY Sebut Sejak Awal Motif Moeldoko Tidak Berubah

Nasional
AHY Sebut Moeldoko Ketum Partai Demokrat Abal-abal Versi KLB Ilegal

AHY Sebut Moeldoko Ketum Partai Demokrat Abal-abal Versi KLB Ilegal

Nasional
Perludem: Perlu Ada Regulasi Adaptif untuk Selenggarakan Pemilu Saat Pandemi

Perludem: Perlu Ada Regulasi Adaptif untuk Selenggarakan Pemilu Saat Pandemi

Nasional
Nurdin Abdullah Sebut Uang yang Disita KPK untuk Masjid

Nurdin Abdullah Sebut Uang yang Disita KPK untuk Masjid

Nasional
AHY: Ada Kader yang Sudah Pindah Partai Ikut KLB di Sumut

AHY: Ada Kader yang Sudah Pindah Partai Ikut KLB di Sumut

Nasional
KPK Periksa Perdana Nurdin Abdullah Terkait Suap Infrastruktur di Sulsel

KPK Periksa Perdana Nurdin Abdullah Terkait Suap Infrastruktur di Sulsel

Nasional
AHY Tegaskan KLB di Sumatera Utara Tidak Sah, Ilegal dan Inkonstitusional

AHY Tegaskan KLB di Sumatera Utara Tidak Sah, Ilegal dan Inkonstitusional

Nasional
AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri, Bukan Sikap Kesatria

AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri, Bukan Sikap Kesatria

Nasional
Tanggapi KLB, AHY Tegaskan Masih Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah

Tanggapi KLB, AHY Tegaskan Masih Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah

Nasional
Profil Marzuki Alie, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB yang Sebelumnya Dipecat AHY

Profil Marzuki Alie, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB yang Sebelumnya Dipecat AHY

Nasional
Sebaran 6.971 Kasus Baru Covid-19, Jawa Barat Terbanyak dengan 1.786

Sebaran 6.971 Kasus Baru Covid-19, Jawa Barat Terbanyak dengan 1.786

Nasional
Demokrat Dinilai Bisa Berbenah Hadapi Efek KLB Buatan Kubu Kontra AHY

Demokrat Dinilai Bisa Berbenah Hadapi Efek KLB Buatan Kubu Kontra AHY

Nasional
Hasil Pemantauan Komnas HAM: Tidak Ada Jaminan atas Kesehatan Petugas Pascapilkada

Hasil Pemantauan Komnas HAM: Tidak Ada Jaminan atas Kesehatan Petugas Pascapilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X