Jelang Fit and Proper Test Listyo Sigit, Transaksi Keuangan Wajar dan Imbauan Lengkapi LHKPN

Kompas.com - 15/01/2021, 10:19 WIB
Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan pers di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (15/12/2020). Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa pihaknya selalu berusaha transparan dan akan melibatkan pihak-pihak eksternal dalam mengusut kasus penembakan laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek Km 50. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAKabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan pers di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (15/12/2020). Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa pihaknya selalu berusaha transparan dan akan melibatkan pihak-pihak eksternal dalam mengusut kasus penembakan laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek Km 50. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK) Dian Ediana Rae di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/1/2021).

Rapat yang digelar secara tertutup tersebut bertujuan meminta masukan terkait uji kelayakan dan kepatutan calon tunggal Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Seusai rapat, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, pihaknya membahas seputar transaksi keuangan dari calon Kapolri baik istri, anak dan teman dekatnya.

Baca juga: Komisi III dan PPATK Gelar Rapat Tertutup Bahas Calon Kapolri

"Semua fraksi pada prinsipnya nanya bagaimana seorang calon dalam porsi menjadi seorang pejabat Polri per bulannya berapa, dengan akumulasi pengeluarannya berapa, baik dari calon, istri, dan anak-anaknya," kata Sahroni.

Sahroni juga mengatakan, tidak ditemukan transaksi keuangan atau aliran dana dari calon Kapolri yang mencurigakan baik dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan, dalam tahap wajar dengan laporan LHKPN.

"Tadi sudah ditanya (ke PPATK) terkait apa saja transaksi yang mencurigakan baik dalam maupun luar negeri. So far, dalam tahapan wajar dengan laporan di LHKPN," ujarnya.

Ia menyebutkan, rapat Komisi III dengan PPATK ini akan jadi bahan informasi dalam pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri.

Baca juga: Pimpinan Komisi III: Hasil Penelusuran PPATK, Transaksi Keuangan Komjen Listyo Masih Tahap Wajar

LHKPN belum lengkap

Kendati demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) sebelumnya meminta, Listyo untuk melengkapi dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

"Terkait status pengumuman LHKPN yang tercatat tidak lengkap, maka sebagai wajib LHKPN, kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dapat dilengkapi saat menyampaikan laporan periodik tahun pelaporan 2020 yang dilakukan mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Maret 2021," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati, Rabu (13/1/2021).

Dalam LHKPN Listyo yang diunggah di situs elhkpn. kpk.go.id, tertulis bahwa LHKPN tersebut diumumkan dengan catatan tidak lengkap berdasarkan hasil verifikasi pada 4 Januari 2020.

Baca juga: KPK Imbau Komjen Listyo Sigit Lengkapi LHKPN

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BRGM Siap Percepat Penanaman Mangrove di 9 Provinsi

BRGM Siap Percepat Penanaman Mangrove di 9 Provinsi

Nasional
Demokrat Beberkan Syarat KLB yang Sah, Salah Satunya Disetujui SBY

Demokrat Beberkan Syarat KLB yang Sah, Salah Satunya Disetujui SBY

Nasional
Gaungkan Benci Produk Luar Negeri Jadi Polemik, Jokowi: Gitu Aja Rame

Gaungkan Benci Produk Luar Negeri Jadi Polemik, Jokowi: Gitu Aja Rame

Nasional
UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 3.705 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 3.705 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Cerita Jokowi Setiap Hari Telpon Kepala BKPM untuk Pantau Investasi

Cerita Jokowi Setiap Hari Telpon Kepala BKPM untuk Pantau Investasi

Nasional
Bapilu: Tak Ada KLB di Demokrat, jika Ada Itu Ilegal

Bapilu: Tak Ada KLB di Demokrat, jika Ada Itu Ilegal

Nasional
[POPULER NASIONAL] TNI Amankan Wanita yang Pamer Mobil Dinas Berplat Bodong | Marzuki Alie Datang ke KLB Demokrat karena Dipecat

[POPULER NASIONAL] TNI Amankan Wanita yang Pamer Mobil Dinas Berplat Bodong | Marzuki Alie Datang ke KLB Demokrat karena Dipecat

Nasional
Demonstrasi di Myanmar Ada Korban Jiwa, Evakuasi WNI Dinilai Belum Perlu

Demonstrasi di Myanmar Ada Korban Jiwa, Evakuasi WNI Dinilai Belum Perlu

Nasional
KBRI Yangon Minta WNI di Myanmar Tetap Tenang dan Berdiam di Rumah

KBRI Yangon Minta WNI di Myanmar Tetap Tenang dan Berdiam di Rumah

Nasional
Kejagung Tangkap Buron Korupsi Pengadaan Eskalator DPRD Kabupaten Bontang

Kejagung Tangkap Buron Korupsi Pengadaan Eskalator DPRD Kabupaten Bontang

Nasional
Ketika Jokowi Gaungkan Benci Produk Luar Negeri tetapi Gelar Karpet Merah untuk Investor Asing

Ketika Jokowi Gaungkan Benci Produk Luar Negeri tetapi Gelar Karpet Merah untuk Investor Asing

Nasional
Pemerintah Atur Skema Vaksinasi terhadap Lansia agar Dekat Rumah

Pemerintah Atur Skema Vaksinasi terhadap Lansia agar Dekat Rumah

Nasional
Kejagung Periksa 11 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 11 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Satgas: Lebih Dari 22.000 Posko Covid-19 Terbentuk, Jabar Terbanyak

Satgas: Lebih Dari 22.000 Posko Covid-19 Terbentuk, Jabar Terbanyak

Nasional
Darmizal Klaim KLB Akan Putuskan Moeldoko Pengganti AHY di Demokrat

Darmizal Klaim KLB Akan Putuskan Moeldoko Pengganti AHY di Demokrat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X