Jelang Fit and Proper Test Listyo Sigit, Transaksi Keuangan Wajar dan Imbauan Lengkapi LHKPN

Kompas.com - 15/01/2021, 10:19 WIB
Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan pers di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (15/12/2020). Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa pihaknya selalu berusaha transparan dan akan melibatkan pihak-pihak eksternal dalam mengusut kasus penembakan laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek Km 50. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAKabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan pers di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (15/12/2020). Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa pihaknya selalu berusaha transparan dan akan melibatkan pihak-pihak eksternal dalam mengusut kasus penembakan laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek Km 50. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/1/2021).

Rapat yang digelar secara tertutup tersebut bertujuan meminta masukan terkait uji kelayakan dan kepatutan calon tunggal Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Seusai rapat, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, pihaknya membahas seputar transaksi keuangan dari calon Kapolri baik istri, anak dan teman dekatnya.

Baca juga: Komisi III dan PPATK Gelar Rapat Tertutup Bahas Calon Kapolri

"Semua fraksi pada prinsipnya nanya bagaimana seorang calon dalam porsi menjadi seorang pejabat Polri per bulannya berapa, dengan akumulasi pengeluarannya berapa, baik dari calon, istri, dan anak-anaknya," kata Sahroni.

Sahroni juga mengatakan, tidak ditemukan transaksi keuangan atau aliran dana dari calon Kapolri yang mencurigakan baik dalam negeri maupun luar negeri. Bahkan, dalam tahap wajar dengan laporan LHKPN.

"Tadi sudah ditanya (ke PPATK) terkait apa saja transaksi yang mencurigakan baik dalam maupun luar negeri. So far, dalam tahapan wajar dengan laporan di LHKPN," ujarnya.

Ia menyebutkan, rapat Komisi III dengan PPATK ini akan jadi bahan informasi dalam pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri.

Baca juga: Pimpinan Komisi III: Hasil Penelusuran PPATK, Transaksi Keuangan Komjen Listyo Masih Tahap Wajar

LHKPN belum lengkap

Kendati demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya meminta, Listyo untuk melengkapi dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

"Terkait status pengumuman LHKPN yang tercatat tidak lengkap, maka sebagai wajib LHKPN, kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dapat dilengkapi saat menyampaikan laporan periodik tahun pelaporan 2020 yang dilakukan mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Maret 2021," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati, Rabu (13/1/2021).

Dalam LHKPN Listyo yang diunggah di situs elhkpn.kpk.go.id, tertulis bahwa LHKPN tersebut diumumkan dengan catatan tidak lengkap berdasarkan hasil verifikasi pada 4 Januari 2020.

Baca juga: KPK Imbau Komjen Listyo Sigit Lengkapi LHKPN

Gedung KPKKOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN Gedung KPK
Ipi menegaskan, KPK berwenang melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN sesuai amanat UU Nomor 19 Tahun 2019.

Kewenangan tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan integritas dan membangun akuntabilitas penyelenggara negarasebagai salah satu upaya pencegahan korupsi.

"Kami berharap LHKPN dapat menjadi instrumen pengawasan yang menimbulkan keyakinan pada diri PN (penyelenggara negara) bahwa laporan mereka diperiksa dan diawasi," ujar Ipi.

Adapun, berdasarkan LHKPN yang disetorkan pada Desember 2020, Listyo tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp Rp 8.314.735.000.

Baca juga: Calon Tunggal Kapolri, Kekayaan Komjen Listyo Sigit Rp 8,3 Miliar

Fit and proper test pekan depan

Adapun Komisi III DPR akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon kapolri pada pekan depan.

Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengatakan, rangkaian uji kelayakan dan kepatutan akan dimulai pada Senin, 18 Januari 2021 dengan agenda pembuatan makalah.

"Berikutnya hari Senin calon akan diundang ke sini untuk membuat makalah, 1-2 jam pembuatan makalah itu, lalu hari Selasa akan dilakukan fit and proper test," ujar Herman usai rapat internal Komisi III, Rabu (13/1/2021).

Baca juga: Menilik 3 Kasus Besar yang Ditangani Listyo Prabowo: Novel Baswedan, Maria Lumowa, Djoko Tjandra

Ia mengatakan, uji kelayakan dan kepatutan pada Selasa dilanjutkan dan akan dimulai pukul 10.00 WIB dengan dua sesi pagi dan siang.

Berdasarkan tahapan tersebut, Herman berharap, setelah uji dilakukan, Komisi III dapat segera membuat keputusan menolak atau menerima calon Kapolri yang diajukan Presiden Jokowi.

"Kami harapkan di hari Selasa itu, sore harinya sudah bisa komisi III rapat untuk membuat keputusan menolak atau menerima calon yang diajukan oleh presiden," kata Herman.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

121.206 Napi Dapat Remisi Idul Fitri, 550 Orang Langsung Bebas

121.206 Napi Dapat Remisi Idul Fitri, 550 Orang Langsung Bebas

Nasional
ICW: 75 Pegawai Dibebas Tugas, Upaya Pimpinan KPK Hambat Perkara Korupsi Besar

ICW: 75 Pegawai Dibebas Tugas, Upaya Pimpinan KPK Hambat Perkara Korupsi Besar

Nasional
Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki

Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki

Nasional
Ada Potensi Kerumunan Usai Shalat Id, Menko PMK Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Ada Potensi Kerumunan Usai Shalat Id, Menko PMK Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Nasional
Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Nasional
Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Nasional
BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

Nasional
75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

Nasional
'Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta...'

"Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta..."

Nasional
Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Nasional
75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

Nasional
75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan

Nasional
Kasus Positif Covid-19 yang Masih Bertambah dan Potensi Lonjakan Usai Libur Lebaran

Kasus Positif Covid-19 yang Masih Bertambah dan Potensi Lonjakan Usai Libur Lebaran

Nasional
NU Imbau Masyarakat Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah Masing-masing

NU Imbau Masyarakat Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah Masing-masing

Nasional
Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk, Makin Tinggi Jabatan, Makin Mahal Setoran

Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk, Makin Tinggi Jabatan, Makin Mahal Setoran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X