Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Buka Peluang Perluas Ruang Lingkup Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 15/01/2021, 09:55 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

Penyuntikan vaksin tahap kedua di gelombang I, dilakukan untuk petugas pelayan publik dan lansia. Petugas pelayan publik jumlahnya 17,4 juta orang, sementara lansia 21,5 juta orang.

"Setelah petugas kesehatan, kita akan kasih ke petugas publik. Adalah orang yang dalam tugasnya sehari-hari bertemu dengan banyak orang," kata Budi.

Untuk lansia, pemerintah menunggu vaksin Covid-19 produksi Pfizer dan AstraZeneca. Sebab, kedua produsen itu melakukan uji klinis vaksin terhadap kelompok lansia.

"Kita harapkan kalau vaksin Pfizer dan AstraZeneca datang di bulan April, itu adalah vaksin yang memang sudah uji klinisnya digunakan untuk di atas 60 tahun. Jadi kita akan mulai untuk petugas publik dan lansia itu sekitar bulan Maret-April," kata Budi.

Baca juga: Bio Farma: Pfizer Biontech Minta Klausul Bebas Hukum jika Ada Masalah Vaksinasi

Berikutnya, vaksinasi gelombang 2 dilakukan April 2021 sampai Maret 2022. Vaksinasi di gelombang 2 ini terbagi untuk tahap tiga dan tahap empat.

Penyuntikan vaksin tahap tiga dilakukan untuk masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Totalnya mencapai 63,9 juta orang.

Penyuntikan vaksin tahap empat dilakukan untuk masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya. Jumlahnya sekitar 77,2 juta orang.

Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 untuk tenaga kesehatan sudah didistribusikan ke berbagai daerah sejak 3 Januari 2021. Sisanya, sebanyak 1,8 juta dosis vaksin, dikirimkan bertahap.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com