Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Buka Peluang Perluas Ruang Lingkup Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 15/01/2021, 09:55 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah berkomitmen memperluas ruang lingkup vaksinasi Covid-19.

Saat ini, vaksin ditujukan untuk kelompok yang berisiko tinggi terpapar Covid-19.

"Kami ingin memastikan keamanannya. Namun pemerintah berkomitmen untuk memperluas ruang lingkup program vaksinasi," ujar Wiku dikutip dari siaran pers Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Jumat (15/1/2020).

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Jadi Tantangan Besar, Ini Langkah Satgas

Wiku menuturkan, saat ini terdapat sejumlah kelompok yang masuk dalam risiko tinggi terpapar Covid-19.

Contohnya, pegawai sektor pelayanan publik ataupun tenaga kesehatan yang menangani pandemi Covid-19 di garda terdepan.

"Kami memahami bahwa terdapat beberapa kelompok yang berisiko tinggi terpapar Covid-19 termasuk kalangan lanjut usia. Sama halnya dengan pegawai pemerintah dan tenaga kesehatan, dan kita harus memastikan bahwa program vaksinasi berjalan sesuai jadwal," ucap Wiku.

Pemerintah menyadari bahwa saat ini jumlah vaksin yang ada tidak bisa mencukupi kebutuhan untuk memvaksin semua orang di dunia.

Karenanya, bagi kelompok berisiko lain termasuk kalangan lanjut usia tetap berikut masyarakat umum akan divaksinasi dengan memperoleh vaksin dari beberapa produsen lainnya.

Baca juga: Opsi Vaksin Covid-19 Mandiri yang Mengemuka...

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan jadwal pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR.

Target penerima vaksin adalah 181,5 juta orang dengan total kebutuhan vaksin 426.800.000 dosis.

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021, vaksinasi gelombang I dilakukan pada Januari-April 2021.

Penyuntikan vaksin tahap pertama di gelombang I dilakukan untuk tenaga kesehatan di 34 provinsi.

"Tahap yang pertama akan kita berikan ke 1,48 juta tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Diharapkan ini bisa mulai besok, minggu ini, kemudian rolling mudah-mudahan di akhir Februari ini bisa selesai," ujar Budi, Selasa (12/1/2021).

Baca juga: Epidemiolog Beri Catatan ke Pemerintah soal Pemilihan Influencer Vaksinasi, Harus Berdasar Data Ilmiah

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com