Salin Artikel

Pemerintah Buka Peluang Perluas Ruang Lingkup Vaksinasi Covid-19

Saat ini, vaksin ditujukan untuk kelompok yang berisiko tinggi terpapar Covid-19.

"Kami ingin memastikan keamanannya. Namun pemerintah berkomitmen untuk memperluas ruang lingkup program vaksinasi," ujar Wiku dikutip dari siaran pers Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Jumat (15/1/2020).

Wiku menuturkan, saat ini terdapat sejumlah kelompok yang masuk dalam risiko tinggi terpapar Covid-19.

Contohnya, pegawai sektor pelayanan publik ataupun tenaga kesehatan yang menangani pandemi Covid-19 di garda terdepan.

"Kami memahami bahwa terdapat beberapa kelompok yang berisiko tinggi terpapar Covid-19 termasuk kalangan lanjut usia. Sama halnya dengan pegawai pemerintah dan tenaga kesehatan, dan kita harus memastikan bahwa program vaksinasi berjalan sesuai jadwal," ucap Wiku.

Pemerintah menyadari bahwa saat ini jumlah vaksin yang ada tidak bisa mencukupi kebutuhan untuk memvaksin semua orang di dunia.

Karenanya, bagi kelompok berisiko lain termasuk kalangan lanjut usia tetap berikut masyarakat umum akan divaksinasi dengan memperoleh vaksin dari beberapa produsen lainnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan jadwal pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR.

Target penerima vaksin adalah 181,5 juta orang dengan total kebutuhan vaksin 426.800.000 dosis.

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021, vaksinasi gelombang I dilakukan pada Januari-April 2021.

Penyuntikan vaksin tahap pertama di gelombang I dilakukan untuk tenaga kesehatan di 34 provinsi.

"Tahap yang pertama akan kita berikan ke 1,48 juta tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Diharapkan ini bisa mulai besok, minggu ini, kemudian rolling mudah-mudahan di akhir Februari ini bisa selesai," ujar Budi, Selasa (12/1/2021).


Penyuntikan vaksin tahap kedua di gelombang I, dilakukan untuk petugas pelayan publik dan lansia. Petugas pelayan publik jumlahnya 17,4 juta orang, sementara lansia 21,5 juta orang.

"Setelah petugas kesehatan, kita akan kasih ke petugas publik. Adalah orang yang dalam tugasnya sehari-hari bertemu dengan banyak orang," kata Budi.

Untuk lansia, pemerintah menunggu vaksin Covid-19 produksi Pfizer dan AstraZeneca. Sebab, kedua produsen itu melakukan uji klinis vaksin terhadap kelompok lansia.

"Kita harapkan kalau vaksin Pfizer dan AstraZeneca datang di bulan April, itu adalah vaksin yang memang sudah uji klinisnya digunakan untuk di atas 60 tahun. Jadi kita akan mulai untuk petugas publik dan lansia itu sekitar bulan Maret-April," kata Budi.

Berikutnya, vaksinasi gelombang 2 dilakukan April 2021 sampai Maret 2022. Vaksinasi di gelombang 2 ini terbagi untuk tahap tiga dan tahap empat.

Penyuntikan vaksin tahap tiga dilakukan untuk masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Totalnya mencapai 63,9 juta orang.

Penyuntikan vaksin tahap empat dilakukan untuk masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya. Jumlahnya sekitar 77,2 juta orang.

Sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 untuk tenaga kesehatan sudah didistribusikan ke berbagai daerah sejak 3 Januari 2021. Sisanya, sebanyak 1,8 juta dosis vaksin, dikirimkan bertahap.

https://nasional.kompas.com/read/2021/01/15/09552891/pemerintah-buka-peluang-perluas-ruang-lingkup-vaksinasi-covid-19

Terkini Lainnya

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke