Pertama, Mega terlalu jujur, tidak menggunakan kekuasaanya untuk menggalang dana. “Kedua, memang performance orang-orang PDI Perjuangan tidak menyakinkan, khususnya di parlemen pusat dan daerah,” ujarnya. Tapi, ia menunjukkan, dalam pemerintahan Mega, para pembantunya cukup lumayan.
Soal performance anggota PDI Perjuangan di parlemen yang buruk juga nampak pada 2014, ketika muncul olok-olok “salam gigit” jari.
Hamzah Haz, Jakob Oetama (pendiri Kompas Gramedia) dan Indiana Ngenget (doktor politik lulusan Universitas Indonesia), mengatakan, bagaimana pun PDI Perjuangan dan Megawati adalah penjaga multikulturalisme dan cita-cita UUD 1945.
“Mega dan PDI Perjuangan adalah garda terdepan menghadapi agenda-agenda tersembunyi sejumlah kelompok yang berupaya menggantikan ideologi Pancasila,” ujar Indiana Ngenget yang tinggal di Bogor.
Menteri Koordinator Perekonomian Kabinet Gotong Royong (2001-2004), Prof Emiritus Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, mengatakan, masa Mega jadi presiden, banyak unjuk rasa, tapi banyak proyek-proyek berjalan kembali, seperti JORR, tol Cipularang, lapangan terbang Ambon, jembatan Suramadu, Tangkengon Aceh, dan pipa-pipa gas Batam selesai.
“Banyak banget proyek selesai, tapi memang beliau tidak banyak bicara. Mega tidak punya televisi (stasiun televisi). Swasembada beras tercapai, inflasi berhasil ditekan, nilai rupiah bagus dan hutang pun menurun drastis. Banyak sekali perbaikan ekonomi dicapai dan pemilu berlangsung baik. Saya bangga ikut dalam periode Mega,” kata Dorodjatun yang lahir di Rangkasbitung, Banten, 25 November 1939.
Almarhum Jakob Oetama mengatakan, selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014), Megawati dan PDI Perjuangan mengambil posisi teguh sebagai oposisi, paling tidak berada di luar pemerintahan.
“Posisi ini diperlukan dalam demokrasi,” ujar Jakob.
Mungkin, ini menurut saya, pemerintahan SBY selama 10 tahun bisa berjalan dengan lumayan karena ada “oposisi”, ada kritik dan pengawasan obyektif.
Kembali soal Puan Maharani, puteri Megawati yang kini menjadi Ketua DPR. Pada 2012, Puan mengatakan, Megawati telah menyediakan perahu dan para awaknya untuk mengarungi dunia politik. Tapi Puan merasa dibiarkan berlayar bersama para awaknya (halaman 308).
Pengusaha Sukamdani Sahid Gitosardjono (wafat pada 2017) mengatakan (ini pada 2012), Puan sudah pantas memegang jabatan penting, antara lain menteri atau Ketua DPR, bahkan sebagai wakil presiden.
“Mengapa tidak? Tapi perlu diberi tantangan sebagai medan pembelajaran. Masih cukup waktu ke depan,” kata Sukamdani.
De Kemalawati, perempuan guru dari Aceh dan anggota Dewan Pakar di Dewan Kesenian Aceh tahun 2012 mengatakan dia, melihat Puan dan Yenny Wahid sedang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin Indonesia.
Ikrar Nusa Bhakti juga menyampaikan bahwa ia pernah bicara soal kepemimpinan nomor satu di PDI Perjuangan dengan Puan Maharani. Menurut Ikrar, Puan harus berkeringat dulu, tidak sekadar mendompleng Mega.
Dengan ucapan itu Ikrar mengaku mendapat kritik dari para pendukung Puan. Puan sebagai perempuan pemimpin di masa depan juga harus benar-benar terukur dan terarah.