Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disiplin Protokol Kesehatan Turun 20 Persen, Kasus Bertambah Lebih dari 100 Persen

Kompas.com - 08/01/2021, 06:35 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, menurunnya angka kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan berbanding lurus dengan peningkatan kasus virus corona.

"Dengan penurunan kepatuhan protokop kesehatan yang hanya 20-30 persen, ternyata mengakibatkan peningkatan penambahan kasus positif lebih dari 100 persen," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (7/1/2021).

Ia mengungkap, sejak September hingga akhir Desember 2020, angka kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan pencegahan virus corona terus mengalami penurunan.

Baca juga: Satgas Covid-19: Kepatuhan Masyarakat terhadap Protokol Kesehatan Turun Sejak September

Pada Oktober 2020, tingkat kepatuhan masyarakat dalam memakai masker rata-rata melebihi angka 70 persen. Sementara, kepatuhan dalam menjaga jarak berada di atas angka 60 persen.

Sedangkan, pada Desember 2020, angka kepatuhan masyarakat dalam memakai masker hanya 55 persen, dan kepatuhan dalam menjaga jarak 39 persen.

"Turun sebesar 28 persen dan 20 persen," ujar Wiku.

Pada periode yang sama, kasus positif Covid-19 mengalami peningkatan drastis, bahkan mencapai 113 persen.

Data ini membuktikan bahwa menurunnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan berakibat pada peningkatan kasus Covid-19

"Ini bukanlah sebuah kebetulan," kata Wiku.

Baca juga: Jokowi Ajak Umat Islam yang Gunakan Masjid Istiqlal Patuhi Protokol Kesehatan

Wiku menyebut, semakin banyak kasus Covid-19, maka semakin banyak pula rakyat yang harus menderita. Bersamaan dengan itu, perjuangan para tenaga kesehatan menjadi kian berat.

Oleh karenanya, Wiku meminta masyarakat mematuhi kebijakan yang telah diberlakukan pemerintah untuk melakukan berbagai pembatasan.

Patuh terhadap protokol kesehatan, kata dia, merupakan salah satu bentuk bela negara yang bisa dilakukan oleh siapa saja di tengah kondisi pandemi.

"Saya yakin masyarakat Indonesia pasti ingin pandemi ini segera berakhir dan memilki kepedulian satu sama lain. Maka dari itu saya minta agar masyarakat untuk patuh dan saling mengingatkan serta menegur orang-orang terdekat apabila terdapat pelanggaran protokol kesehatan," kata Wiku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com