Satgas: Pembatasan Jawa-Bali Tak Hanya Menyasar Mobilitas, tapi Juga Pelacakan Kasus Covid-19

Kompas.com - 08/01/2021, 06:03 WIB
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjawab pertanyaan media saat memberi keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (12/11/2020). DOK. Satgas Covid-19Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjawab pertanyaan media saat memberi keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (12/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pembatasan yang akan diterapkan di Jawa dan Bali tidak hanya membatasi mobilitas masyarakat.

Wiku menegaskan, daerah yang melakukan pembatasan juga diminta intensif meningkatkan disiplin protokol kesehatan dan pelacakan kasus Covid-19.

"Terkait pembatasan yang sudah saya singgung pelaksanaannya tidak hanya pembatasan mobilitas tapi juga peningkatan konsistensi terhadap upaya penanganan Covid-19 lainnya," ujar Wiku dalam konferensi pers virtual yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (7/1/2020).

"Hal itu sesuai dengan Instruksi Mendagri pada poin kelima," lanjutnya.

Baca juga: Pembatasan Kegiatan di Jawa-Bali, Pemerintah Kenalkan Istilah PPKM

Adapun poin kelima yang dimaksud yakni agar daerah yang melaksanakan pembatasan lebih mengintensifkan kembali protokol kesehatan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan mengunakan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang bepotensi menimbulkan penularan.

Selain itu, daerah juga diminta memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang Intensive Care Unit (ICU), maupun tempat isolasi/karantina).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Wiku melanjutkan, penanganan Covid-19 sangat kompleks dan dinamis.

"Sehingga pemerintah perlu melakukan gas dan rem kebijakan kesehatan dan ekonomi yang berkaca kepada data baik kesehatan maupun kesejahteraan masyarakat," tambah Wiku.

Baca juga: INFOGRAFIK: PSBB Ketat Jawa-Bali, Jenis dan Kriteria Pembatasan

Sementara itu, pemerintah memperkenalkan istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk merujuk kebijakan pembatasan yang akan diterapkan sejumlah wilayah Pulau Jawa dan Bali.

Dikutip dari keterangan pers BNPB, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengaku optimistis PPKM dapat menekan angka kasus Covid-19.

Berkaca dari momentum pembatasan yang dilakukan pada pertengahan September hingga November 2020, angka kasus aktif menurun dari 67.000 menjadi 54.000.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.