Pembatasan di Jawa-Bali, Epidemiolog Nilai Pemerintah Harus Komitmen

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Indonesia di Griffith University Australia Dicky Budiman menilai, kebijakan terbaru dari pemerintah yang membatasi kegiatan di Jawa dan Bali untuk menekan penyebaran Covid-19 harus diiringi dengan sejumlah komitmen.

Sebab, selama ini pembatasan menjadi musuh besar dari ekonomi sosial dan politik bangsa.

"PSBB itu musuh besar untuk secara ekonomi sosial politik. Jadi harus benar-benar efektif," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/1/2021).

Baca juga: Hal yang Perlu Diketahui soal Pembatasan Kegiatan di Jawa-Bali pada 11-25 Januari

Komitmen pertama yang mesti dijalankan pemerintah yaitu, pembatasan dilakukan di waktu yang tepat.

Kemudian, pemerintah juga perlu berkomitmen untuk melaksanakan pembatasan dengan mengatur durasi yang tepat.

"Durasi yang tepat itu maksudnya, tidak mungkin PSBB itu hanya cukup dua minggu. Biasanya minimal satu bulan. Atau satu setengah bulan," jelasnya.

Selain itu, Dicky menyarankan agar pemerintah berkomitmen melakukan pembatasan secara merata di seluruh Indonesia.

Baca juga: Pemkot Surabaya Keberatan Lakukan Pembatasan Sosial, Ini Alasannya

Menurut dia, semua daerah perlu berkomitmen dalam melaksanakan pembatasan ketika situasi yang memburuk.

"Ini yang dinamakan prinsip setara dan merata ini harus dilakukan. Jadi tidak ada minimal daerah ini melakukan, lalu daerah lain tidak melakukan," ucapnya.

Di sisi lain, setiap pembatasan juga harus diiringi dengan konsisten penerapan 3T oleh pemerintah.