Pembatasan di Jawa-Bali, Epidemiolog Nilai Pemerintah Harus Komitmen

Sebab, selama ini pembatasan menjadi musuh besar dari ekonomi sosial dan politik bangsa.

"PSBB itu musuh besar untuk secara ekonomi sosial politik. Jadi harus benar-benar efektif," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Kamis (7/1/2021).

Komitmen pertama yang mesti dijalankan pemerintah yaitu, pembatasan dilakukan di waktu yang tepat.

Kemudian, pemerintah juga perlu berkomitmen untuk melaksanakan pembatasan dengan mengatur durasi yang tepat.

"Durasi yang tepat itu maksudnya, tidak mungkin PSBB itu hanya cukup dua minggu. Biasanya minimal satu bulan. Atau satu setengah bulan," jelasnya.

Selain itu, Dicky menyarankan agar pemerintah berkomitmen melakukan pembatasan secara merata di seluruh Indonesia.

Menurut dia, semua daerah perlu berkomitmen dalam melaksanakan pembatasan ketika situasi yang memburuk.

"Ini yang dinamakan prinsip setara dan merata ini harus dilakukan. Jadi tidak ada minimal daerah ini melakukan, lalu daerah lain tidak melakukan," ucapnya.

Di sisi lain, setiap pembatasan juga harus diiringi dengan konsisten penerapan 3T oleh pemerintah.

Ia berpendapat, intervensi 3T (testing, tracing dan treatment) dari pemerintah sangat jauh lebih penting dari pembatasan.

"Karena PSBB sifatnya adalah strategi tambahan. Selain itu penguatan yang dilakukan dalam 3T itu harus dilakukan di semua daerah, tidak hanya Jawa-Bali," jelasnya.

Ia menjelaskan, dari 3T tersebut setidaknya dapat menghasilkan positivity rate di satu daerah kurang dari 8 persen.

Dicky menurutkan, tidak ada cara lain yang bisa dilakukan untuk mencapai positivity rate yang ideal selain dengan menerapkan 3T.

Untuk masyarakat, ia berharap agar terus menjalankan strategi atau langkah perlindungan melalui 5M, tidak lagi 3M.

Menurut dia, strategi 3M harus ditambah menjadi 5M dengan tambahan mengurangi mobilitas dan menjauhi atau menghindari kerumunan atau keramaian.

"Karena ini berdasarkan perkembangan penyakit dan juga riset-riset, studi terbaru epidemiologi yaitu harus membatasi mobilitas dan interaksi, serta menjauhi keramaian kerumunan. Dua hal ini lah yang menjadi kontributor dalam perburukan pandemi di negara atau satu wilayah," jelas Dicky.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengumumkan akan adanya pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali.

Pembatasan itu akan dilakukan selama 15 hari mulai 11-25 Januari 2021.

"Pemerintah melihat beberapa hal yang perlu dilakukan pembatasan dari kegiatan masyarakat. Yang harapannya penularan Covid-19 bisa dicegah atau dikurangi seminimal mungkin," ujar Airlangga dikutip dari tayangan konferensi pers di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/1/2021).