Satgas Ingatkan Terjadinya Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Sejumlah Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengingatkan bahwa terdapat sejumlah negara yang terancam mengalami pandemi Covid-19 gelombang ketiga.

Gelombang ini menunjukkan adanya kondisi kenaikan kasus virus corona secara signifikan pada periode tertentu.

"Jika gelombang ketiga terjadi, maka kenaikan kasus yang terjadi akan terjadi untuk kali ketiga," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (5/1/2021).

Di negara yang mengalami pandemi gelombang ketiga, virus menyebar ke lapisan masyarakat yang lebih luas.

Baca juga: Alami Gelombang Ketiga, Jepang Laporkan 1.054 Kasus Corona dalam Sehari

Selain itu, klaster penularan virus pada sektor sosial dan ekonomi juga mengalami peningkatan, setelah sebelumnya sempat melandai.

Wiku mencontohkan, kondisi demikian terjadi di Jepang. Di negara tersebut, kasus Covid-19 banyak muncul di tempat kerja.

Menurut Wiku, terjadinya keterlambatan dalam antisipasi lonjakan kasus ini disebabkan karena ketidaksiapan daerah dalam melakukan mitigasi.

Mitigasi penanganan Covid-19 yang baik, kata dia, meliputi upaya kuratif berupa persiapan fasilitas kesehatan yang memadai, serta upaya preventif dengan penegakan disipilin protokol kesehatan.

"Walaupun negara yang tergolong maju dari segi penanganan kesehatan yang baik dengan fasiltias yang lengkap, nyatanya belum tentu dapat mampu menopang perkembangan kasus jika tidak disertai dengan kepatuhan protokol kesehatan," ujar Wiku.

Baca juga: Saat WHO Khawatirkan Terjangan Gelombang Ketiga Covid-19 di Eropa...

Wiku mengatakan, saat ini Indonesia tengah berupaya untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19.

Hal ini dilakukan di antaranya melalui pembuatan pedoman rekayasa pelayanan kesehatan jika terjadi lonjakan kasus, hingga penguatan koordinasi antara Satgas Penanganan Covid-19 tingkat nasional sampai kelurahan untuk mendukung upaya perubahan perilaku disiplin protokol kesehatan.

Pemerintah juga berupaya membatasi mobilitas penduduk di dalam dan luar negeri guna mencegah adanya imported case (kasus impor) dari daerah atau negara lain.

"Upaya pemerintah ini tidak akan berhasil tanpa partisipasi dari masyarakat, sehingga kami memohon kerja sama masyarakat untuk menegakkan kepatuhan terhadap peraturan yang dibuat," kata Wiku.

"Jadikan hal ini sebagai momentum untuk masyarakat berpartisipasi dalam penanganan Covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan," tuturnya.