KPK Pastikan Tetap Awasi Bantuan Sosial yang Kini Disalurkan Secara Tunai

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan tetap mengawasi program bantuan sosial yang kini disalurkan secara tunai.

"KPK akan terus memantau penyelenggaraan bantuan sosial (bansos) di tahun 2021 sebagai salah satu program pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 dan mendukung pemulihan ekonomi nasional," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati, Selasa (5/1/2021).

Untuk itu, KPK akan segera berkoordinasi kembali dengan Kementerian Sosial terkait penyaluran bansos tersebut.

Ipi mengatakan, perubahan skema penyaluran bansos diharapkan dapat menutup celah terjadinya tindak pidana korupsi.

Seperti diketahui, KPK telah mengungkap adanya dugaan suap terkait penyaluran bantuan sosial melalui paket sembako yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Baca juga: Bansos Rp 300.000 di Kota Bekasi Akan Dikirim PT Pos Indonesia ke Penerima

"KPK berharap perbaikan dalam skema penyelenggaraan bansos akan meningkatkan efektifitas penyaluran yang lebih tepat sasaran dan tepat guna serta menutup potensi terjadinya fraud yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi," kata Ipi.

Kendati skema penyaluran bansos berubah, KPK masih menemukan persoalan utama dalam penyelenggaraan bansos yakni akurasi data penerima bantuan yang meliputi kualitas data penerima bantuan, transparansi data, dan pemutakhiran data.

Contohnya, KPK mendapati Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak padan dengan data NIK dan tidak diperbaharui sesuai data kependudukan.

Data penerima bantuan reguler seperti Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai juga tidak merujuk pada DTKS.

"Berdasarkan pemadanan yang dilakukan di internal Kemensos masih ditemukan data ganda pada penerima bantuan sembako/BPNT," ujar Ipi.

Baca juga: Bappenas: Sistem Bansos Akan Dirancang Ulang

Kondisi serupa juga ditemukan di beberapa daerah di mana penerima bansos reguler juga menerima bantuan terkait Covid-19.

Untuk memperbaiki kualitas data penerima bantuan, KPK mendorong pemadanan NIK dan DTKS sebagai persyaratan penyaluran bansos.

"KPK juga merekomendasikan Kemensos agar memperbaiki akurasi DTKS, melakukan perbaikan tata kelola data, termasuk mengintegrasikan seluruh data penerima bansos di masa pandemi dalam satu basis data," kata Ipi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo meluncurkan bantuan tunai se-Indonesia untuk tahun 2021 di Istana Negara, Senin (4/1/2021).

Bantuan tersebut terdiri dari tiga jenis, yakni program keluarga harapan (PKH), program sembako dan bantuan sosial tunai (BST).

Baca juga: Menko PMK: Pemerintah Sudah Lakukan Pemetaan Penerima Bansos 2021

"Tahun 2021 ini penyaluran bansos akan terus kita lanjutkan. Dan di dalam APBN 2021 telah kita siapkan anggaran sebesar Rp 110 triliun," ujar Jokowi dalam sambutannya yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (4/1/2021) sore.