Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seaglider Dikhawatirkan Punya Tujuan Buruk terhadap Kepentingan Nasional

Kompas.com - 05/01/2021, 09:56 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi turut menanggapi ihwal temuan seaglider di lepas pantai Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, yang sempat dicurigai drone bawah laut.

Fahmi menyebut sulit untuk mengatakan bahwa temuan seaglider itu bukan sesuatu yang disengaja, bahkan direncanakan.

Mengingat, lokasi penemuan perangkat itu berada di kawasan perairan teritorial dalam negeri dan hal itu disusul dengan tidak adanya klaim bahwa Indonesia memiliki perangkat tersebut.

"Siapa pun pemiliknya, menurut saya, perangkat tersebut telah digunakan untuk tujuan-tujuan yang buruk, berpotensi merugikan kepentingan nasional, dan mengancam kedaulatan kita," kata Fahmi dalam pernyataannya yang diterima Kompas.com, Senin (4/1/2021).

Baca juga: Teka-teki soal Seaglider, Benarkah Hanya untuk Kepentingan Riset Bawah Laut?

Fahmi menilai TNI AL dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tidak bisa sekadar mengajak temuan itu jangan dijadikan polemik.

Sebab, informasi yang tersedia mengenai temuan tersebut masih terbatas. Hal ini pun menimbulkan berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Menurut Fahmi, prioritas pertama saat ini adalah mengungkap siapa pemilik dan pengguna perangkat ini.

Jika negara atau pihak penggunanya sudah diketahui, kata Fahmi, langkah yang harus ditempuh pemerintah adalah menggunakan jalur diplomatik untuk menyampaikan protes dan peringatan keras.

Termasuk mengkaji kemungkinan adanya langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Baca juga: Kementerian Pertahanan Minta Publik Tak Berpolemik soal Seaglider

Di samping itu, pemerintah dan DPR juga harus segera mendiskusikan langkah yang harus diambil untuk meningkatkan kemampuan menutup celah kerawanan ini, mulai dari aspek regulasi hingga kebutuhan perangkat deteksi dan penangkalannya.

Sebab, harus diakui bahwa keamanan laut Tanah Air masih menyisakan banyak celah rawan, baik di perbatasan maupun di perairan teritorial.

"Hal ini ditengarai bukan hanya karena persoalan keterbatasan alutsista, namun juga karena praktik-praktik buruk dalam pengelolaan keamanan laut belum sepenuhnya hilang, termasuk ego sektoral dan masih belum tuntasnya persoalan tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan keamanan laut," jelas Fahmi.

Adapun seaglider ini ditemukan seorang nelayan bernama Saehuddin di perairan Selayar, Kabupaten Kepulauan Selayar Selatan, Sulawesi Selatan, pada 20 Desember 2020. Ia menemukan seaglider ketika tengah pergi memancing.

Baca juga: Soal Temuan Seaglider di Kepulauan Selayar, Pengamat: Bisa Mengancam Kedaulatan

Dari pemeriksaannya, seaglider memiliki berat 175 kilogram. Benda ini mempunyai kerangka dua sayap dengan diameter masing-masing berukuran 50 sentimeter.

Sementara itu, panjang tubuhnya sendiri berukuran 225 sentimeter dan mempunyai antena sepanjang 93 sentimeter.

Selain itu, di bagian bodi seaglider ini juga ditemukan instrumen mirip kamera.

Di media sosial, seaglider ini menjadi bahan perbincangan karena sempat dicurigai sebagai drone bawah laut.

Akan tetapi, pihak TNI AL memastikan bahwa seaglider pada dasarnya hanya diperuntukkan kepentingan riset, bukan untuk kegiatan spionase atau mata-mata.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Anggap Jokowi Bukan Kader Lagi, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com