Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diharapkan Tak Beda Narasi dalam Penanganan Covid-19

Kompas.com - 02/01/2021, 10:34 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Bidang Penelitian Fundamental Lembaga Biologi Molekular (LBM) Eijkman Herawati Sudoyo mengatakan, penanganan Covid-19 tidak bisa diselesaikan sendiri pemerintah.

Penanganan Covid-19, kata Herawati, membutuhkan kolaborasi dengan berbagai sektor mulai akademisi, media, bisnis hingga masyarakat.

"Nah kita melihat sebenarnya komunikasi publik itu akuilah memang buruk sekali," kata Hera dalam dalam acara "Satu Meja The Forum" yang ditayangkan Kompas TV, dilansir pada Sabtu (2/1/2021).

Baca juga: Daftar Penerima Vaksin Covid-19 Tahap 1 Sudah Keluar, Masyarakat Bisa Cek Secara Daring

Oleh karenanya, Herawati menyarankan, pemerintah memiliki komunikasi yang baik dan narasi yang kompak dalam penanganan Covid-19 agar tak membingungkan masyarakat.

"Kita harapkan ke depan (2021) tidak ada lagi institusi pemerintah yang memberikan perbedaan narasi. Semua jadi satu, jadi kompak karena publik itu bingung," ujarnya.

Sementara itu, budayawan Radhar Panca Dahana menilai, terjadi perubahan mendasar dari perilaku masyarakat sejak pandemi Covid-19 berlangsung di Tanah Air.

Namun, menurut Radhar, pemerintah tidak memiliki indikator untuk menunjukkan terjadinya perubahan perilaku masyarakat.

"Pemerintah tidak punya indikator yang menunjukkan ada perubahan atau tidak, padahal sebenarnya dalam pernyataannya perubahan perubahan itu terjadi," kata Radhar.

Baca juga: Ada 751.270 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Vaksinasi Mulai Pertengahan Januari

Lebih lanjut, Radhar mengatakan, selain perubahan perilaku, persoalan utama masyarakat selama pandemi adalah kesehatan dan ekonomi.

Oleh karenanya, ia berharap seluruh pihak memahami dengan baik perubahan dan persoalan mendasar tersebut.

"Di balik itu ada persoalan besar dan mendasar mengenai bagaimana kita memahami dengan baik kenyataan hidup kita saat ini," ujar Radhar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com