Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/01/2021, 07:21 WIB
|
Editor Khairina

JAKARTA, KOMPAS.com - Hampir sepuluh bulan pandemi berjalan di Indonesia, belum ada tanda-tanda penyebaran Covid-19 dapat dikendalikan.

Kasus Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah, sejak diumumkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Penambahan kasus harian Covid-19 berada pada angka 5.000 - 8.000 kasus setiap harinya.

Pemerintah melaporkan, hingga Jumat (1/1/2021), ada penambahan kasus baru positif Covid-19 sebanyak 8.072 kasus.

Dengan demikian, total kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 di Tanah Air mencapai 751.270 kasus.

Baca juga: 71 Anggotanya Positif Covid-19, Kepala Satpol PP Makassar: Dari Awal Saya Sudah Prediksi

Menurut data Satgas Penanganan Covid-19, sebanyak 8.072 kasus baru positif Covid-19 didapatkan dari pemeriksaan 40.785 spesimen dari 27.401 orang yang diambil sampelnya dalam periode 31 Desember 2020-1 Januari 2021.

Secara kumulatif, jumlah spesimen yang telah diperiksa yaitu 7.395.959 spesimen dari 4.940.146 orang.

Sementara itu, kasus baru positif Covid-19 tersebut tersebar di 34 provinsi. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus tertinggi yaitu sebanyak 1.956 kasus baru.

Menyusul Jawa Barat sebanyak 1.504 kasus baru, Jawa Tengah sebanyak 897 kasus baru, Jawa Timur sebanyak 887 kasus baru, dan Sulawesi Selatan sebanyak 550 kasus baru.


Angka kesembuhan dan kematian bertambah

Meski kasus harian Covid-19 terus bertambah, angka kesembuhan pasien Covid juga bertambah 6.839 orang, sehingga total pasien sembuh kini 617.936 orang.

Akan tetapi, angka kematian akibat terjangkit Covid-19 masih terus bertambah 191 orang. Dengan demikian, pasien Covid-19 yang meninggal dunia menjadi 22.329 orang.

 


Vaksinasi pertengahan Januari

Presiden Joko Widodo memastikan program vaksinasi Covid-19 akan dilakukan pada pertengahan Januari 2021.

Jokowi mengatakan, pemerintah telah mengamankan sejumlah stok vaksin Covid-19 untuk diberikan secara gratis ke masyarakat.

"Tahun ini, pemerintah akan menggelar vaksinasi massal Covid-19. Indonesia telah mengamankan pasokan vaksin dari Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan BioNTech-Pfizer," kata Jokowi melalui akun Twitter miliknya, @jokowi, Jumat (1/1/2021).

Adapun salah satu vaksin yang sudah tiba di Indonesia yaitu Sinovac yang didatangkan dari Cina. Pada 6 Desember 2020, telah tiba 1,2 juta dosis vaksin Sinovac di Tanah Air.

Kemudian, pada Kamis (31/12/2020), Sinovac kembali tiba di Indonesia. Kali ini, dalam jumlah yang lebih besar yakni 1,8 juta dosis.

Dengan demikian, terdapat 3 juta dosis vaksin Sinovac di Indonesia.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Wilayah Banten Didistribusikan Pekan Depan

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya mengatakan, vaksinasi akan dilakukan secara bertahap.

Tahap pertama, untuk 1,3 juta tenaga kesehatan di 34 provinsi di Tanah Air yang akan divaksin.

"Ini adalah garda terdepan, orang-orang yang paling penting di masa pandemi krisis Covid-19," kata Budi dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (29/12/2020).

Adapun setelah tenaga kesehatan divaksin, vaksinasi Covid-19 akan dilanjutkan kepada para petugas publik. Jumlahnya, kurang lebih 17,4 juta orang.

Selanjutnya, vaksin akan diberikan kepada penduduk lanjut usia di atas 60 tahun yang jumlahnya mencapai 21,5 juta orang.

"Sesudah itu nanti masyarakat normal akan mulai diimunisasi," ujar Budi.

Bertalian dengan vaksinasi, masyarakat dapat mengecek status mereka dalam program vaksinasi melalui aplikasi resmi pemerintah yakni, PeduliLindungi.

Aplikasi tersebut dapat diundah melalui Google Play Store bagi pengguna Android, atau App Store bagi pengguna IOS.

Selain melalui aplikasi, masyarakat dapat melakukan pengecekan status melalui situs https://pedulilindungi.id.

Melalui situs tersebut, masyarakat cukup memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) di bagian "periksa status NIK Anda dalam program vaksinasi di sini".

Pastikan untuk mengisi NIK yang sesuai dengan e-KTP. 

Setelah itu, akan muncul status apakah pemilik NIK termasuk sebagai calon penerima vaksinasi Covid-19 tahap pertama atau tidak.

Dalam situs tersebut disebutkan, bagi tenaga kesehatan yang belum tercatat sebagai calon penerima vaksin tahap pertama, diminta untuk melengkapi data diri.

Data yang dimaksud berupa nama, NIK, alamat, nomor telepon, tipe tenaga kesehatan, dan dilengkapi dengan surat keterangan dari kepala fasilitas layanan kesehatan yang menerangkan status mereka sebagai tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan terkait.

Kelengkapan data tersebut dapat dikirimkan melalui surel vaksin@pedulilindungi.id.

Selain itu, dalam situs tersebut disebutkan, calon penerima vaksin Covid-19 akan mendapatkan SMS lagi dari PEDULI COVID untuk diarahkan melakukan registrasi ulang secara elektronik.

Registrasi ulang ini dapat dilakukan melalui 3 cara, yakni aplikasi PeduliLindungi, situs https://pedulilindungi.id, atau melalui panggilan ke *119#. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebanyak 450 Armada Bus Siap Layani Jemaah Haji Indonesia di Mekkah

Sebanyak 450 Armada Bus Siap Layani Jemaah Haji Indonesia di Mekkah

Nasional
Saat Jokowi Jajal Bakmi Legendaris di Yogyakarta, Ajak Kaesang dan Erina

Saat Jokowi Jajal Bakmi Legendaris di Yogyakarta, Ajak Kaesang dan Erina

Nasional
Anies Temui AHY dan SBY di Cikeas, Demokrat: Tak Bahas Waktu Deklarasi Cawapres

Anies Temui AHY dan SBY di Cikeas, Demokrat: Tak Bahas Waktu Deklarasi Cawapres

Nasional
Sengkarut Masalah TPPO, 1.900 Jenazah WNI Dipulangkan dalam 3 Tahun hingga Ada 'Backing'

Sengkarut Masalah TPPO, 1.900 Jenazah WNI Dipulangkan dalam 3 Tahun hingga Ada "Backing"

Nasional
Jawaban MK Usai Dituding Bakal Putuskan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup...

Jawaban MK Usai Dituding Bakal Putuskan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup...

Nasional
Sikap 'Cawe-cawe' Disebut Bisa Runtuhkan Kenegarawanan Jokowi ke Depan

Sikap "Cawe-cawe" Disebut Bisa Runtuhkan Kenegarawanan Jokowi ke Depan

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Bertemu Megawati di DPP PDI-P Siang Ini, Bahas Kerja Sama Pemilu 2024?

Zulhas dan Elite PAN Bertemu Megawati di DPP PDI-P Siang Ini, Bahas Kerja Sama Pemilu 2024?

Nasional
Ganjar Sebut 'Cawe-cawe' Jokowi Bukan Intervensi Politik Keseluruhan

Ganjar Sebut "Cawe-cawe" Jokowi Bukan Intervensi Politik Keseluruhan

Nasional
Ganjar Santai Elektabilitas Disalip Prabowo di Survei Litbang 'Kompas': Sebentar Akan Menang Lagi

Ganjar Santai Elektabilitas Disalip Prabowo di Survei Litbang "Kompas": Sebentar Akan Menang Lagi

Nasional
Menkumham: Pemerintah Masih Tunggu Undangan DPR Terkait RUU Perampasan Aset

Menkumham: Pemerintah Masih Tunggu Undangan DPR Terkait RUU Perampasan Aset

Nasional
Ungkap Cara Sindikat TPPO Menjerat Korban, Migrant Care: Dilihat yang Terdesak Ekonomi

Ungkap Cara Sindikat TPPO Menjerat Korban, Migrant Care: Dilihat yang Terdesak Ekonomi

Nasional
Ganjar Minta Relawan Tak Lakukan 'Bullying' dan Gunakan Isu SARA

Ganjar Minta Relawan Tak Lakukan "Bullying" dan Gunakan Isu SARA

Nasional
MK Diminta Pertimbangkan Putusan Sistem Pemilu Tak Berlaku untuk Pemilu 2024

MK Diminta Pertimbangkan Putusan Sistem Pemilu Tak Berlaku untuk Pemilu 2024

Nasional
Mahfud Harap Anies Dapat Tiket Pilpres, Jangan Sampai Dijegal Koalisinya Sendiri

Mahfud Harap Anies Dapat Tiket Pilpres, Jangan Sampai Dijegal Koalisinya Sendiri

Nasional
Pancasila Rumah (Anak) Kita

Pancasila Rumah (Anak) Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com