Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Catatan Akhir Tahun ICW, Soroti Kinerja Pemberantasan Korupsi hingga Pengadaan Bansos Covid-19

Kompas.com - 30/12/2020, 20:29 WIB
Tsarina Maharani,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis catatan akhir tahun tentang pemberantasan korupsi di Indonesia sepanjang 2020.

Salah satu hal yang disoroti ICW dalam catatan ini yaitu, soal kinerja penegakkan hukum oleh kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pada faktanya tiga institusi ini tidak cukup perform untuk bisa membuktikan kepada publik mereka telah bekerja secara profesional dan independen untuk memberantas korupsi," kata anggota ICW Kurnia Ramadhan dalam konferensi pers daring, Rabu (30/12/2020).

Soal kinerja kepolisian, Kurnia menyinggung kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Baca juga: Membandingkan Vonis Kasus Novel Baswedan dengan Putusan Penyiraman Air Keras Lainnya

Menurut catatan ICW, akhir dari kasus itu justru antiklimaks. Menurut ICW, polisi tidak berhasil mengungkap motif dan menangkap auktor intelektual di balik peristiwa penganiayaan berat tersebut.

"Tidak terlalu menggembirakan untuk kita semua, karena kami meyakini ada aktor-aktor lain yang belum diungkap saat proses penyelidikan dan penyidikan. Fakta di persidangan diduga dikondisikan hanya melokalisir pelaku kedua orang itu," ujar Kurnia.

Sementara itu, soal kinerja Kejaksaan Agung, Kurnia menyinggung kasus pelarian buronan perkara korupsi Djoko S Tjandra.

Ia menilai ada upaya Kejagung untuk menutup-nutupi keterlibatan aktor lain yang lebih tinggi.

"Sama, ada upaya untuk melokalisir agar perkara ini hanya berhenti pada Pinangki, Djoko Tjandra, Andi Irfan Jaya, atau Anita Kolopaking," katanya.

Selanjutnya, Kurnia mengatakan saat ini kondisi KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri sudah kronis.

Baca juga: Vonis Kasus Surat Palsu Djoko Tjandra dkk Dianggap Tak Beri Efek Jera ke Pelaku

 

Kinerja KPK periode ini juga dinilai diperburuk dengan lahirnya UU KPK Nomor 19 Tahun 2019.

ICW mencatat, jumlah operasi tangkap tangan (OTT) menurun, pengusutan perkara-perkara besar minim, dan gagal menangkap buronan kasus korupsi.

"Kalau menggunakan istilah Pak Ghufron (Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron), mungkin bisa dikatakan kondisi KPK sudah kronis dan stadium 4. Jadi sudah sangat kacau balau di KPK," tuturnya.

Hal lain yang disoroti terhadap KPK yaitu pengadaan dan distribusi bantuan sosial Covid-19.

Anggota ICW Dewi Anggraeni mengatakan ICW tidak dapat menemukan dokumen perencanaan pengadaan bansos Covid-19 yang diselenggarakan Kementerian Sosial. Padahal, transparansi informasi penanganan Covid-19 merupakan hal yang krusial.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com