"Tidak heran para pejabatnya, bahkan menterinya serta rekanan perusahaan ditangkap terkait pengadaan barang dan jasa untuk bansos," kata Dewi.
Distribusi bansos juga bukannya tanpa masalah. Data masih jadi persoalan utama dalam distribusi.
Baca juga: Jokowi Wanti-wanti Masyarakat Tak Gunakan Uang Bansos untuk Beli Rokok
Menurut catatan ICW, ada individu yang bisa mendapatkan bansos lebih dari satu kali, sementara ada pula yang tidak mendapatkan sama sekali meski membutuhkan.
Belum lagi adanya praktik pungutan liar bansos.
"Dari hasil pemantauan ICW terkait distribusi bansos, ada 239 aduan warga di 13 daerah pemantauan di Indonesia," ujar Dewi.
Beberapa hal lain yang juga menjadi catatan ICW yaitu, soal program Kartu Prakerja yang dianggap pemborosan anggaran negara. Penyelenggaraannya pun dinilai tertutup.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.