Staf Kedubes Jerman yang Sambangi Markas FPI Dilarang Masuk Ke Indonesia

Kompas.com - 29/12/2020, 20:23 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menegaskan, Pemerintah Indonesia melarang staf Kedutaan Besar Jerman yang sambangi Markas Front Pembela Islam (FPI) datang kembali ke Indonesia.

“Kementerian Luar Negeri menyampaikan keputusan bahwa Pemerintah Indonesia tidak menghendaki yang bersangkutan kembali ke Indonesia,” kata Retno dalam siaran daring, Selasa (29/12/2020).

Staf tersebut telah diminta untuk kembali ke Jerman.

Retno mengatakan, sejak awal adanya berita mengenai staf Kedutaan Besar Jerman di Jakarta yang mendatangi sebuah organisasi di Petamburan pada tanggal 17 Desember 2020,  Kementerian Luar Negeri telah bergerak dan memanggil kepala perwakilan Kedutaan Besar Jerman di Jakarta.

Baca juga: Staf Kedubes Jerman Datangi FPI, Habiburokhman: Jangan Mau Diperalat

Hal itu, kata Retno, dilakukan untuk meminta klarifikasi dan menyampaikan protes terkait dengan kejadian tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, kepala perwakilan Kedutaan Jerman membenarkan keberadaan staf kedutaan di sekretariat organisasi tersebut.

“Kepala perwakilan Kedutaan besar Jerman menyampaikan bahwa keberadaan staf Kedutaan Besar Jerman di tempat tersebut dan pertemuan yang dilakukan adalah atas inisiatif pribadi tanpa mendapatkan perintah atau sepengetahuan pimpinan kedutaan besar Jerman,” ucap Retno.

Atas kejadian tersebut, Retno mengatakan, kepala perwakilan Kedutaan Besar Jerman menyampaikan permintaan maaf dan penyesalannya atas kejadian tersebut.

Ia mengatakan, kepala perwakilan Kedutaan Besar Jerman juga menyangkal isi berbagai pernyataan yang disampaikan salah satu pimpinan ormas tersebut.

Kepala perwakilan kedutaan besar Jerman, kata Retno, memastikan bahwa insiden tersebut tidak mencerminkan kebijakan pemerintah dan Jedutaan Besar Jerman.

Baca juga: Soal Staf Kedubes Jerman Datangi FPI, Pengamat Sarankan Pemerintah Protes Diplomatik

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tindak Mafia Tanah, KPK Dilibatkan

Pemerintah Bentuk Tim Khusus Tindak Mafia Tanah, KPK Dilibatkan

Nasional
Pemerintah Kirim Surpres Pemekaran Papua ke DPR, MRP: Akal Sehatna Dimana?

Pemerintah Kirim Surpres Pemekaran Papua ke DPR, MRP: Akal Sehatna Dimana?

Nasional
Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1-3 Seluruh Indonesia

Daftar Lengkap Wilayah PPKM Level 1-3 Seluruh Indonesia

Nasional
PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Warteg, Restoran dan Kafe 60-100 Persen

PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Warteg, Restoran dan Kafe 60-100 Persen

Nasional
Gus Yahya Minta Partai Tak Gunakan NU Jadi Senjata Kompetisi Politik

Gus Yahya Minta Partai Tak Gunakan NU Jadi Senjata Kompetisi Politik

Nasional
KIB Buka Pintu Cak Imin Bergabung, tapi Soal Capres Nanti Dulu

KIB Buka Pintu Cak Imin Bergabung, tapi Soal Capres Nanti Dulu

Nasional
PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Supermarket, Pasar Tradisional hingga Toko Kelontong 60-100 Persen

PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Pengunjung Supermarket, Pasar Tradisional hingga Toko Kelontong 60-100 Persen

Nasional
DPR Akan Sahkan Revisi UU PPP Hari Ini

DPR Akan Sahkan Revisi UU PPP Hari Ini

Nasional
Jabodetabek PPKM Level 1, 'Work From Office' Bisa 100 Persen

Jabodetabek PPKM Level 1, "Work From Office" Bisa 100 Persen

Nasional
Ke Kendal, Mensos Risma Serahkan Donasi Rp 67,7 Juta kepada Penderita Tumor Otak

Ke Kendal, Mensos Risma Serahkan Donasi Rp 67,7 Juta kepada Penderita Tumor Otak

Nasional
Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

Ketika Eks Pegawai Tawarkan Bantuan ke KPK untuk Cari Harun Masiku

Nasional
Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia yang Kini Dipersoalkan Parkindo 1945

Nasional
KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat bagi Koruptor

KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat bagi Koruptor

Nasional
Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.